Chairul mengaku mendapat kabar dari Kepala Staf Tim Transisi, Rini Soewandi, siang tadi, memastikan pembatalan pertemuan tersebut. Alasannya karena ada agenda mendadak yang harus dihadiri Tim Transisi.
“Saya komunikasi dengan Bu Rini (Rini Soewandi), dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Bu Rini dan Tim, dan dijadwalkan ulang minggu depan," ujarnya.
Pemerintah, katanya, tidak mempermasalahkan pembatalan tersebut, karena pertemuan itu sejatinya untuk membantu pemerintahan mendatang dalam mengakselerasi kinerja saat mulai menjabat pada 20 Oktober mendatang.
Arahan Presiden
Pemerintah telah menggelar rapat kabinet terbatas membahas langkah yang harus dilakukan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus. Presiden SBY menginstruksikan untuk membantu secara maksimal, khususnya terkait memberi informasi yang lengkap terkait dengan pemerintahan.
"Kami akan menyampaikan apa yang sedang dilakukan, ini yang masih jalan, ini proyek-proyek prioritas, tapi kalau mau diubah, silakan," ungkapnya.
Namun, menurutnya, tidak ada arahan khusus dan spesifik yang diinstruksikan Presiden. "Kami membantu, tetapi masalah kebijakan, masih tugas pemerintahan sekarang sampai 20 Oktober.”
Ia mengatakan, Presiden juga telah menentukan Tim, yaitu Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Sekretariat Negara, Sudi Silalahi.
Selain ketiga menteri itu, katanya, pemerintah tidak akan melayani permintaan konsultasi yang diajukan tim transisi. "Presiden SBY maunya tersentralisasi di pintu-pintu yang sudah disiapkan," ujarnya.(vvn)