
Jurnal,Manado – Kabar yang
berhembus tidak terpilihnya Putra Daerah dalam cabinet Jokowi – JK karena ada catatan
buruk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibantah Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Benny Rhamdani.
“Mungkin karena begitu banyak
orang yang antri atau titipan partailah, tidak karena catatan KPK. Saya punya
teman – teman dikalangan dekat istana dan beberapa pihak petinggi partai
pemenang, mereka juga membantah soal itu. Tidak ada kaitan, SHS clear,” tegas
Benny.
Ia mengungkapkan rasa
kekecewaannya dengan tidak diakomdir Gubernur Sulut Sinyo Hari sarundajang.
“Saya termasuk orang yang
mengecam dan protes kepada Presiden dan Wapres terpilih walaupun protes ini
hanya bisa disampaikan ke beberapa teman kita yang punya kedekatan dengan
Jokowi – JK serta partai pemenang dan kepada teman – teman yang ada di pusat.
Kenapa Sulut untuk tahun ini tidak terakomodir, padahal Sulut punya kapasitas
untuk itu yaitu Gubernur Sulut Sinyo Hari Sarundajang,”kecam Brani.
Ironisinya kata Brani, Pemerintahan Jokowi –
JK mengusung tema yang cukup seksi dan strategis yaitu isu maritim. Bahkan
Jokowi punya komitmen bagaimana membuat Indonesia sebagai poros maritime. Maka
sulut mempunyai calon yang tepat untuk posisi Menko.
“Kenapa Sarundajang?’ karena
beliau sejak dulu bahkan bisa saya sebut sebagai orang pertama bicara tentang
bagaimana sulut menjadi pintu gerbang pacific. SHS juga selalu bicara tentang
blue economic bahkan dibuatkan buku. SHS orang pertama yang bicarakan geo
strategi pacific.
SHS paling paham tentang maritim, ia paling paham tentang
kelautan. Sebenarnya SHS punya khans untuk posisi itu,” kata Brani. “Dengan
tidak terakomodirnya sulut, diluar subyektifitas SHS maka ini adalah kebijakan
yang keliru dan wajib diprotes dan dikecam sebagaimana daerah – daerah lain
yang melakukan hal sama. Herannya kenapa orang sulut reaksinya tidak terdengar,”
pungkas Wakil Ketua Komite 1 ini.(man)