Iklan

February 26, 2015, 04:06 WIB
Last Updated 2015-02-26T12:06:17Z
Manado

Permasalahan Anak Putus Sekolah,Pemkot Akan Jadi Jembatan "EMAS"

Jurnal,Manado- Putus merupakan masalah yang telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh banyak hal, padahal pendidikan memegang peranan penting namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak.

Untuk itu Wakil Walikota Manado, Dr. Harley Mangindaan tersanjung dengan adanya inisiatif dari Komunitas Dinding yang telah ikut memperhatikan persoalan anak putus sekolah, dengan mengadakan program belajar meski dengan kondisi tidak seperi pendidikan formal. Tapi paling tidak, anak-anak yang putus sekolah dapat mengecap pendidikan.


"Saya tersanjung akan inisiatif komunitas Dinding dan lainnya begitu perhatikan akan kondisi di Manado soal anak putus sekolah. Dan saya berharap agar anak putus sekolah tersebut bisa mendapat pendidikan berjenjang, bisa lakukan komunikasi dan koordinasi untuk anak-anak kita," terang Wawali dalam salah satu dialog yang mengangkat tema "anak putus sekolah tanggungjawab siapa" yang digelar koalisi masyarakat peduli pelayanan publik, Basics, Kamis (26/2/15).

Ditegaskan Wawali Manado, besar harapan pemerintah Kota Manado agar apa yang didiskusikan tidak hanya sebatas diskusi tapi wajib ada tindakan kongrit dalam menangani permasalahan anak putus sekolah di kota Manado. Menurut Wawali, Pemkot Manado, melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, memiliki program yang jelas untuk anak-anak terlantar dan putus sekolah. 


"Pemkot dipastikan akan menjadi jembatan Elaborasi Mengkoordinasikan Anak Putus Sekolah (EMAS)," tegas Wawali. Untuk anak putus sekolah ada program paket a b c, dan ada 11 lembaga pendidikan di Manado yang bisa merangkul mereka," jelas Wawali.

Selain itu, Pemkot juga diketahui ada program Pendidikan gratis dan ada dana pendamping BOS serta didukung anggaran pendidikan lain dari pusat. 

Hal senada dikatakan Ketua AGIS Sulut Fery Sangiang, artinya tidak ada lagi pembayaran lain karena ada 13 item yang masuk dalam BOS soal pembiayaan pendidikan. Sedangkan pemerhati pendidikan Teny Tompodung mengakui memang perlu kerjasama dengan pemerintah agar anak-anak didik bisa mendapatkan pendidikan formal.(am3l)