Kabar gembira bagi Dunia usaha
pariwisata kota Manado, khususnya dunia perhotelan. Setelah sebelumnya adanya
larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivitas rapat di hotel.
Kali ini dimentahkan dan bakal dikaji kembali oleh Presiden Republik Indonesia
(RI) Ir joko Widodo atau yang populis disapa Jokowi.
Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi ini, diluluhkan, setelah
Walikota Manado yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(Apeksi), Dr GS Vicky Lumentut menyampaikan keluhan pelaku pariwisata di
ibukota provinsi Sulawesi Ini, saat bertemu dengan Presiden di istana Bogor,
akhir pekan lalu.
"Setelah sebelumnya melarang PNS melakukan
kegiatan di Hotel, sekarang ini hasil evaluasi saya. Ada terjadi pengurangan
kegiatan di hotel-hotel, akibatnya mereka (Manajemen Hotel, red) melakukan
pengurangan tenaga kerja. Dan itu terjadi di hampir semua hotel-hotel di
Manado,"ungkap Lumentut kepada sejumlah wartawan usai membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Sario, Senin (23/2) kemarin.
Menurut GSVL sapaan singkatnya, penurunan kunjungan
di hotel berimbas pada turunnya income hotel. Padahal kota Manado masuk 5 besar
ditetapkan tujuan wisata.
"Dampak lain di hotel, petani-petani di sekitar kota Manado yang menanam buah, sayur yang selama ini disuplai oleh hotel. Akhirnya akan kehilangan tempat mereka untuk menjual, dan ini kan juga mengancam terjadinya pengganguran baru,"tambahnya.
"Dampak lain di hotel, petani-petani di sekitar kota Manado yang menanam buah, sayur yang selama ini disuplai oleh hotel. Akhirnya akan kehilangan tempat mereka untuk menjual, dan ini kan juga mengancam terjadinya pengganguran baru,"tambahnya.
Dijelaskan Lumentut mengutip ucapan Jokowi, ada kesalahan persepsi, maksud tujuan tujuan bagi jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, karena selama ini pemanfaatan ruang rapat di hotel sering digunakan ke tujuan pribadi sehinga tidak lagi kedinasan.
"Oleh karena itu saya meminta sekiranya ditinjau kembali. Bapak Presiden mengatakan yang tidak boleh di hotel adalah kalau bikin rapat di hotel dua hari tapi pertangung jawaban lima hari, itu yang tidak boleh. Dan kalau diundang 100 orang yang tidak boleh bikin pertangung jawaban bikin 500 orang. Ini fiktif. Ini yang nanti dikaji kembali. Jadi saya sedang menunggu nanti rumusan baru dari Menpan RB. Mudah-mudahan ada kebijakan masih ada ruang sehingga kekhawatiran saya terhadap hotel disini akan gulung tikar, ini bisa dicegah,"harap Walikota.(adv)