Jurnal,Manado - Krtitikan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang melarang PNS menggelar rapat di hotel yang berdampak buruk bagi perputaran perekonomian di Kota Manado, bahkan meningkatkan angka pengangguran.
“Di Manado sudah ada hotel yang melakukan pengurangan tenaga kerja (Naker) karena menurunnya kunjungan. Sementara Manado salah satu dari 5 kota ditetapkan sebagai kota tujuan naik. Nah, kalo tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita mau melaksanakan dimana,’’ kata GSVL, sapaan Wali Kota yang juga ketua APEKSI saat menggelar dialog dengan Presiden bersama 94 wali kota se Indonesia di istana Bogor, akhir pecan kemarin.
Dampak lain, petani-petani, khususnya buah-buahan dan sayuran di sekitar Manado yang selama ini menyuplai ke hotel akan kehilangan tempat menjual. “Ini bisa terjadi pengangguran baru.’’ Ujar Walikota.
Meski demikian, Ia menjelaskan pula maksud dan tujuan pelarangan melaksanakan kegiatan di hotel kepada PNS oleh Presiden karena pembengkakan anggaran.
“Kegiatan 2 hari tapi dalam pertanggungjawaban dibikin 5 hari. Begitu juga peserta rapat, hanya 100 orang dibuat 500 orang. Ini kan terjadi pembengkakan anggaran. Ini yang tidak bisa menurut Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan pertimbangan saya ini akan turun kebijakan baru. Jadi kita masih ada ruang sehingga kekawatiran saya hotel di Manado gulung tikar tidak terjadi. Sebab yang harus kita lihat tenaga kerjanya jangan sampai menimbulkan pengangguran,’’ pungkas GSVL. (***)