Iklan

July 18, 2015, 05:01 WIB
Last Updated 2015-08-03T13:57:23Z
DPRD Sulut

Anggaran Pilkada, KPU Usul 126 miliar, Disetujui 75 Miliar



Ketua KPU Sulut Yessy Momongan dan Ardilles Mewoh

Jurnal,Manado – Komisi I DPRD Sulut saat hearing bersama KPU meminta penjelasan terkait anggaran dan sistim yang akan diterapkan oleh KPU terkait pemilukada serentak di Sulut yang akan di laksanakan pada Desember 2015.

Ketua KPU Sulut, Yessy Y Momongan menjelaskan, dengan adanya perubahan UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no I tahun 2014 terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada poin-poin krusial yang secara otomatis berubah tekait anggaran dan draf yang telah diusulkan.

Menurutnya, Dalam rancangan itu dihapusnya uji public dan tahapan yang semakin pendek.
“Dalam tahapan penyelenggaran pemilu Gubernur, Walikota dan Bupati, hanya ada dua yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan itu ada `10 alur yang akan kami lewati. Sedangakan tahapan penyelenggaraannya ada 10 tahapan. Yang berbeda, kalau dulu ambang batas itu 30 persen, sekarang ini tidak ada lagi ambang batas,”terang Yessy.

Terkait dengan peraturan baru dimana tidak ada lagi putaran ke dua, pihak KPU merancang  kembali anggaran yang sudah diusulkan.

“Rancangan yang kami ketahui adalah suara terbanyak. Kedua calon misalnya suaranya sama maka yang dilihat adalah daerah penyebarannya,” jelas Ketua KPU Sulut. Meski demikian Ia mengatakan KPU butuh anggaran yang memadai guna penyelenggaraan pilkada serenatak di bulan desember nanti.


Sementara itu, Ardiles Mewoh mengatakan, Pada APBD 2014 pihak KPU telah mengusulkan anggaran sebesar 119 miliar. Itu berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2004. Namun kemudian keluar perpu no I tahun 2014, dimana dalam perpu sudah ada tambahan tahapan yang perlu konsekwensi anggaran termasuk uji public dan biaya kampanye yang akan ditanggung penyelenggara. Sehingga pihaknya merubah usulan itu dengan memasukkan anggaran alat peraga uji public, biaya kampanye dan sebagainya sehingga menjadi 126 miliar. Namun yang disetujui hanya 75 miliar. 

 “Kami berhaerap agar dalam penyelenggaran pilkada ini berjalan dengan kualitas seperti yang diharapkan oleh semua steakholder,” ucap Mewoh.(man)