Jurnal,Manado - Sosiolog dari UGM Arie Sudjito mengatakan bahwa penyakit
demokratisasi di Indonesia saat ini, diwarnai dengan fundamentalisme agama
maupun etnisitas. Selain itu, maraknya teknokrasi politik yang bernuansa
oligarki pun membuat iklim politik nasional kerap menjadi tak berkorelasi
dengan janji menyejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sudjito saat dirinya didaulat menjadi salah satu pembicara, dalam diskusi terbuka yang diadakan Partai Rakyat Demokratik (PRD), di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
"Demokrasi kita diisi oleh pendulum pertama yang ditandai oleh fundamentalisme, baik berbasis agama maupun etnisitas, yang kerap terjadi di masa pilkada maupun pilpres. Di sisi lain demokrasi ini juga diisi oleh teknokrasi politik yang membicarakan demokrasi hanya sebagai alat untuk mengukur peraturan di lembaga-lembaga yang dibentuk," kata Sudjito di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/03/2015).
"Dua kutub ini menyebabkan demokrasi itu dianggap berhasil, hanya kalau diukur dari penataan sistem kelembagaan. Pertanyaannya adalah, dua kutub yang kerap jadi mainstream ini apakah mampu menjawab tujuan demokrasi awal yang kita tuju saat melakukan reformasi belasan tahun silam?" katanya menambahkan.
Sudjito mengatakan, ada sejumlah jurang perbedaan yang harus diisi, alih-alih terus menerus menyalahkan terjerumusnya sistem demokrasi kita ke dalam jurang yang bernuansa oligarki saat ini.
Dirinya juga mengatakan, jika perubahan dalam sudut pandang ini tidak segera dibenahi, maka hal itu tak akan merubah output demokrasi itu sendiri, yang dalam beberapa pemilu terakhir hanya menghasilkan para pemangku kebijakan yang korup dan jauh dari amanah masyarakat.
"Berhenti mengatakan demokrasi kita itu prosedural dan oligarki, karena sebenarnya ada gap yang harus diisi, sehingga di antara dua kutub itu tidak hanya demokrasi yang hanya mendasarkan dirinya sebagai penegakan hukum. Kita lupa bahwa spirit dari reformasi adalah democrative movement yang ditandai oleh gerakan rakyat, dan bukan hanya oleh dua kutub milik politik identitas dan institusionalis," kata Sudjito.
"Politisi yang korup dan berada di parlemen saat ini, kenapa kita lupa jika mereka itu adalah hasil dari pemilu yang kita temui dalam demokrasi politik yang kita jalani? Itulah sebab mengapa isu-isu demokrasi dalam pemilu, tak boleh melupakan democrative movement, di mana nantinya output dari setiap pemilu itu tak hanya melahirkan sistem politik dan politisi pemerintahan yang korup," pungkasnya.(mdk)
Hal itu disampaikan Sudjito saat dirinya didaulat menjadi salah satu pembicara, dalam diskusi terbuka yang diadakan Partai Rakyat Demokratik (PRD), di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
"Demokrasi kita diisi oleh pendulum pertama yang ditandai oleh fundamentalisme, baik berbasis agama maupun etnisitas, yang kerap terjadi di masa pilkada maupun pilpres. Di sisi lain demokrasi ini juga diisi oleh teknokrasi politik yang membicarakan demokrasi hanya sebagai alat untuk mengukur peraturan di lembaga-lembaga yang dibentuk," kata Sudjito di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/03/2015).
"Dua kutub ini menyebabkan demokrasi itu dianggap berhasil, hanya kalau diukur dari penataan sistem kelembagaan. Pertanyaannya adalah, dua kutub yang kerap jadi mainstream ini apakah mampu menjawab tujuan demokrasi awal yang kita tuju saat melakukan reformasi belasan tahun silam?" katanya menambahkan.
Sudjito mengatakan, ada sejumlah jurang perbedaan yang harus diisi, alih-alih terus menerus menyalahkan terjerumusnya sistem demokrasi kita ke dalam jurang yang bernuansa oligarki saat ini.
Dirinya juga mengatakan, jika perubahan dalam sudut pandang ini tidak segera dibenahi, maka hal itu tak akan merubah output demokrasi itu sendiri, yang dalam beberapa pemilu terakhir hanya menghasilkan para pemangku kebijakan yang korup dan jauh dari amanah masyarakat.
"Berhenti mengatakan demokrasi kita itu prosedural dan oligarki, karena sebenarnya ada gap yang harus diisi, sehingga di antara dua kutub itu tidak hanya demokrasi yang hanya mendasarkan dirinya sebagai penegakan hukum. Kita lupa bahwa spirit dari reformasi adalah democrative movement yang ditandai oleh gerakan rakyat, dan bukan hanya oleh dua kutub milik politik identitas dan institusionalis," kata Sudjito.
"Politisi yang korup dan berada di parlemen saat ini, kenapa kita lupa jika mereka itu adalah hasil dari pemilu yang kita temui dalam demokrasi politik yang kita jalani? Itulah sebab mengapa isu-isu demokrasi dalam pemilu, tak boleh melupakan democrative movement, di mana nantinya output dari setiap pemilu itu tak hanya melahirkan sistem politik dan politisi pemerintahan yang korup," pungkasnya.(mdk)