Dipimpin langsung Ketua Pansus Marlina Moha Siahaan, didampingi Wakil Ketua Pansus, Tedi Kumaat, Sekretaris Juddy Moniaga, Anggota Pansus Marvel Dick Makagansa, membahas retribusi dan termasuk izin.
Kadis Penda Sulut Roy menjelaskan, “Ada tiga jenis retribusi yaitu Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan tertentu yang terdiri ijin trayek dan usaha perikanan.
tenaga asing (IMTA) yang berkontribusi memberi PAD namun terpenting memberikan jaminan keamanan bagi tenaga asing,” terang
Tumiwa sembari mengatakan bahwa kewajiban perusahaan mewajibkan tenaga kerja asing melakukan tes kesehatan. Terkait tenaga asing jenis retribusinya akan dimasukkan pada Retribusi perijinan tertentu.
“Di Sulut sering ditemukan retribusi tidak nyaman bagi investor. Termasuk di bidang perikanan. Kedepan pelayanan diutamakan sebelum menarik retribusi”, tutur Makagansa.
Sementara itu, Tim Pakar yang memang didatangkan oleh pansus, Vicktor Malilangkay mengingatkan agar dilakukannya klasifikasi penarikan retribusi khusus pekerja dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Tim pakar lainnya Agus Poputra mengingatkan perbedaan pajak dan retribusi.
Pajak menurut Poputra bersifat memaksa, sementara retribusi sifatnya ‘take and give’.
“Retribusi harus ada take and
give. Menciptakan berbagai sumber pendapatan adalah konsep
yang mengalami kesulitan”, tegas Poputra.
Sementara itu, Ketua pansus,
Marlina Mengatakan tim ini akan
menggodok ranperda sehingga ditetapkan
menjadi perda dapat bermanfaat bagi warga Sulawesi utara.(***)