Jurnal,Manado - Wakil
Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, menghadiri Rapat Koordinasi Dewan
Kelautan Indonesia Pengelolaan ALKI II di Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI, Senin (9/03/2015).
Dalam paparannya, Wagub mengatakan secara letak di
kawasan Asia Pasifik dan Dunia, Sulut memiliki Geoposisi yang sangat strategis,
terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, adalah Critical
Entry Point, dan sebagai salah satu dari 8 (delapan) Provinsi Kepulauan di
Indonesia.
Wagub menjelaskan kedudukan Bitung yang berhadapan
langsung dengan Samudera Pasifik yang memiliki akses sebagai sentra pertumbuhan
global, termasuk memanfaatkan leveragenya kerangka kerjasama ekonomi BIMP-EAGA
dimana kerjasama ini sebagian besar merupakan Provinsi yang ada di Kawasan ALKI
II. Geografis Bitung meningkatkan daya saing Ekonomi, mendorong pasar ekspor ke
Negara Asia Pasifik, dengan menjadikan Bitung sebagai New Gateway of
Indonesia In Asia Pacific.
Wagub menyampaikan ada 6 Faktor Pendukung Utama dalam
mendukung Pengelolaan ALKI II melalui Pembangunan Hub Internasional Pelabuhan
Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Utara.
Faktor yang pertama yaitu Kebijakan Daerah yang
merujuk pada RPJPD Sulut tahun 2005-2025 (Perda Nomor 3 tahun 2011) dengan Visi
“Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu
Gerbang di Kawasan Asia Pasifik.” RPJPD ini dijabarkan dalam RPJMD 2010-2015
(Perda Nomor 4 Tahun 2011). Selanjutnya RTRW Provinsi Sulut 2014-2034.
Faktor kedua yaitu Kawasan Ekonomi Khusus yang adalah
usulan dan inisiatif dari Pemprov Sulut untuk mendukung Pelabuhan Bitung
sebagai Hub Internasional.
Yang ketiga adalah Pembangunan Infrastruktur Wilayah
yang mencakup Pembangunan Internasional Hub Port Bitung, Pelabuhan-Pelabuhan
Perikanan, Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Jalan Manado Outer Ring-Road
II dan III, Perpanjangan Runway Bandara Internasional Sam Ratulangi, Pembangunan
Perkeretaapian, Pembangunan bendungan multifungsi Kuwil.
Selanjutnya yang keempat yaitu Potensi Sumber Daya
Alam yang sangat kaya di Sulawesi Utara, khususnya Pertanian, Perikanan,
Pariwisata serta Mineral.
Dukungan kelima adalah Pengembangan Kawasan Strategis
Nasional yang ada di Sulawesi Utara berdasarkan RTWM terdapat 3 KSN yaitu KAPET
Manado Bitung, DAS Tondano dan Kawasan Perbatasan Antar Negara.
Dan faktor yang keenam adalah Ketersediaan Sumber Daya
Manusia dan IPTEK yang memadai, terlihat dari Indikator IPM dimana Sulut
mencapai 77,35 menduduki peringkat 3 Nasional.
Wagub mengatakan perlu adanya komitmen yang kuat dari
pemerintah dan semua stakeholder terkait untuk mewujudkan kesepakatan
pengembangan Kawasan ALKI II ini. Pada akhir pemaparannya Kansil menegaskan
Pemprov Sulut terus mendukung perwujudan hasil kesepakatan pengembangan kawasan
ALKI II.
Adapun yang hadir pada kegiatan ini yaitu para Gubernur di Wilayah ALKI II,
Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, dan Stakeholder yang terkait. Pada Rakor
tersebut Wagub menyampaikan materi tentang Kesiapan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara Untuk Mendukung Pengelolaan ALKI II Melalui Pembangunan Hub
Internasional Pelabuhan Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Utara.(***)