Pemkab Mitra Terima Hasil Dari BPK

Jurnal,Ratahan-Pemkab Mitra terima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014, Jumat 22 Mei 2015, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sulaesi Utara.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Andi Kangkung Lologau, MM.Ak
menyatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan ini merupakan mandatoring
bagi BPK untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan tujuannya adalah untuk menilai kewajaran posisi keuangan dengan memberikan opini atau pendapat terhadap kewajaran posisi laporan keuangan tersebut. Dengan 4 kriteria, pertama standar akutansi pemerintahan, kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, ketiga, pecukupan pengungkapan dan keempat efektifitas pengendalian interen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kab Mitra tahun 2014 posisi keuangan pemkab aset berjumlah 1,08 triliun dengan aset totalnya kurang lebih 956 miliar lebih sedangkan utang  23 M lebih merupakan hutang jangka pendek, 

hutang ini terdiri dari hutang perhitungan pihak ketiga kurang lebih 7 M yang bersumber dari potongan - potongan saat pemerintah daerah melakukan pembayaran- pembayaran baik itu gaji ataukah belanja modal yang sampai 31 Desember 2014 itu belum disetor ke- kas Negara.

Berikutnya hutang kepada pihak ketiga sekitar 15 M ini pada umumnya adalah hutang atas pekerjaan- pekerjaan yang sudah selesai tapi pihak rekanan belum menagih kretensi yang 5 persen ini, berikutnya pendapatan, pendapatan pada 2014 direalisasikan sebesar 654 M lebih dari anggaran 547 M sedangkan belanja itu direalisasikan sebasar 514 M dari anggaran 583 M silpa 70.310.000 Rupiah dan saldonya ada di rekening pemerintah daerah.

Pada tahun 2014 ini pemerintah kab Mitra telah melakukan perbaikan perbaikan atas permasalahan- permasalahan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013.(hari)