Iklan

› Advetorial Rombongan MK DPR RI Kunjungi DPRD Sulut
May 8, 2015, 20:20 WIB
Last Updated 2015-05-09T03:20:00Z
Advetorial

Rombongan MK DPR RI Kunjungi DPRD Sulut



Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut, Senin (20/4/2015) sore, 

DPRD Sulut menggelar pertemuan Mahkamah Kehormatan DPR-RI bersama pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulut di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Rombongan Mahkamah Kehormatan DPR-RI yang biasa disebut MKD dipimpin Ketua MKD Dr Surahman Hidayat disambut Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw, didampingi Wakil Ketua DPRD Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Ketua MKD mengungkapkan peningkatan fungsi dan otoritas dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan DPR-RI (MKD.

“Perubahan nama ini diikuti dengan peningkatkan fungsi dan otoritas dari MKD. Terkait kode etik
DPR-RI, kami mengutamakan sosialisasi dan pencegahan," kata dia.

Selain itu, politisi PKS menambahkan untuk melindungi parlemen saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tentang RUU Lembaga Perwakilan. 

"Nantinya RUU ini akan dibahas dan ditetapkan DPR. Dalam RUU ini mencakup seluruhnya tentang perlindungan bagi lembaga DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/Kota," tambah dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan, kunjungan MKD DPR-RI semakin membuktikan bahwa NKRI tetap ada dan harus tetap jaya.

Kunjungan ini lanjut kader PDIP Sulut,  akan mempertebal wawasan kebangsaan masyarakat Sulawesi Utara disaat terjadi krisis disintegrasi luar biasa di beberapa negara.

“Karena kita tahu persis dimana-mana kita mendengar, membaca dan melihat telah terjadi disintegrasi luar biasa. 

Di Irak, Suriah, Libya, Yaman, Sudan bahkan di Ukraina. Mudah-mudahan situasi seperti ini tidak terjadi di NKRI.

Untuk itu kepada rekan-rekan wartawan pada kesempatan ini saya mengimbau agar jangan selalu apriori dengan kunjungan kerja atau perjalanan dinas karena hal-hal seperti ini sangat diperlukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara”, tutur Kandouw.
  
“Badan Kehormatan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak akan membelenggu anggota DPRD justru sebaliknya akan melindungi memberikan 

panduan, rambu-rambu sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik”, jelas Kandouw.
Diketahui, kunjungan MKD DPR-RI untuk sosialisasi program serta sosialisasi tatacara kerja Badan Kehormatan kepada Badan Kehormatan DPRD se-Sulawesi Utara.