Jurnal,Manado - Tidak sesuainya data yang disampaikan Gubernur Sulut Sinyo Hari Sarundajang (SHS), dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) dengan fakta yang ditemukan dilapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ AMJ DPRD Sulut, sehingga pansus memberikan catatan dan kritikan untuk beberapa SKPD seperti yang terungkap dalam rapat finalisasi LKPJ Gubernur, Rabu (01/07/015).
Menurut Amir Liputo, salah satu yang mendpat catatan penting adalah Dinas Pendidikan (Diknas) Sulut. Dimana penerapan guru di daerah perbatasan kurang maksimal, terutama penempatan guru agama yang tidak berimbang.
"Dsalah satu sekolah, guru umumnya menumpuk sementara guru agamanya tidak ada. Hal ini perlu diseriusi," ujar Liputo.
Selain itu kata Wakil Ketua Komisi III ini, kesejahteraan guru di daerah juga masih minim sehingga perlu ada perhatian serius dari pemerintah.
Senada dikatakan Ayub Ali Albugis, pemerataan guru yang tidak maskimal sehingga terjadinya tumpang tindih dalam proses belajar mengajar.
Anggota Pansus lainnya, James Tuuk mempertanyakan perbedaan data terjadi hampir diseluruh SKPD. Ia mencontohkan data dinas pertanian dan peternakan berbeda cukup jauh dengan laporan gubernur.
"Dinas pertanian dengan produksi beras dan ternak tidak sesuai. Sulut swasembada beras yang menurut saya data tersebut adalah data sampah," sindir Tuuk.
Pansus LKPJ berjanji akan mengungkap persoalan data pada rapat paripurna nanti
.(adv)
