Netty : Jangan sampai gajinya ada tapi orangnya tidak ada
Femmy : Itu bukan kategori K1 dan K2, itu yang diangkat SKPD jadi berubah, tahun ini diakomodir besok tidak lagi tergantung kebutuhan
Jurnal, Manado-Tenaga Harian Lepas (THL) di
lingkup Pemerintah Provinsi Sulut sekarang ini jadi trand topic di masyarakat.
Diduga, data yang dikantongi pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut terkait
banyaknya THL tidak sesuai alias fiktif. Bahkan, beredar kabar para THL tidak
menerima honor dari kerja lembur.
Berdasarkan
kabar ini, Netty Agnes Pantouw salah satu anggota Komisi 1 bidang Pemerintahan
dan HAM di DPRD Sulut meminta ketegasan terkait data tersebut. “Jangan sampai
gajinya ada tapi orangnya tidak ada. Jadi, saya minta data real dari THL ini,”
ujar Pantouw saat hearing pembahasan Ranperda APBD TA 2016 berlangsung, Selasa
(24/11/2015).
NAP
sapaan akrab Pantouw juga menggambarkan, bila benar terjadi data fiktif dalam
setahun anggaran tersebut bisa membangun 1 jembatan untuk masyarakat.
Menanggapi
permintaan tersebut, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh yang ditemui wartawan usai
hearing membantah bila kantongi data fiktif. “Memang angka final belum dapat,
sementara direkap. Tapi ada seribuan jumlahnya. Dan, dalam waktu dekat akan
kami serahkan ke anggota dewan.
Sedangkan
terkait dugaan data fiktif diakui Suluh tidak memiliki data base. “Itu bukan
kategori K1 dan K2, itu yang diangkat SKPD jadi berubah, tahun ini diakomodir
besok tidak lagi tergantung kebutuhan. Kalau ada indikasi di K1 dan K2 baik itu
pejabat dan bersangkutan tentu saja ada sanksi hukumnya,” pungkas Suluh.(bin)