Iklan

November 22, 2015, 05:45 WIB
Last Updated 2021-01-21T13:25:33Z
Politik

Komisi 1 Panggil KPU dan Bawaslu

MewengkangWartawan dewan mengeluhkan kinerja mereka katanya kurang koorpratif saat di hubungi untuk konfirmasi berita, jadi kami wajib untuk hearing mitra kerja kami agar kami bisa mendengar bukan hanya dari satu pihak, tapi bisa mendapat penjelasan dari mereka dan itu sudah tugas kami.


Jurnal, Manado- Menindaklanjuti aspirasi forum wartawan dewan (Forward) ke komisi 1 yang membidangi politik dan pemerintahan, atas keluhan kurang terbukanya informasi dari penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut terkait di TMS kannya salah satu calon walikota dan wakil walikota Manado beberapa waktu yang lalu .
Ketua komisi 1 Ferdinand Mewengkang  menginformasikan kepada awak media  bahwa secepatnya KPU dan Bawaslu Sulut akan dipanggil,

"Kami sudah menyurat untuk hearing yang rencananya dijadwalkan tanggal 25 nanti,”terang Mewengkang saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (20/11/2015).

Mewengkang juga menegaskan bahwa hal ini adalah bentuk tanggung jawab dari legislator untuk menyerap aspirasi dan mencari solusinya,

"Wartawan dewan mengeluhkan kinerja mereka katanya kurang koorpratif saat di hubungi untuk konfirmasi berita, jadi kami wajib untuk hearing mitra kerja kami agar kami bisa mendengar bukan hanya dari satu pihak, tapi bisa mendapat penjelasan dari mereka dan itu sudah tugas kami" jelasnya

Sementara ditempat terpisah Taufik Tumbelaka pengamat pemerintahan ketika dimintai tanggapan perihal tersebut dengan tegas mengatakan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu bekerja sama dengan rekan media tanpa memilih-milih media.

"Kalau memang seperti itu KPU dan Bawaslu Sulut harusnya terbuka soal informasi kepada teman-teman media, dan ingat tidak pantas untuk menyeleksi media mana yang mau mereka berikan statement, harus sama dalam memperlakukan media" tegas Tumbelaka

" Mereka mendapat fasilitas bintang lima tapi kerjanya kami lima, itu kan aneh.Uang untuk membayar honor mereka (komisioner-red) itu berasal dari APBD uang rakyat harusnya mereka malu" tandasnya.(bin)