Jurnal,Manado - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se - Sulut, BPKP, Kemendagri, LKPP, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kepala SKPD Prov Sulut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi yang tinggi karena KPK RI bersedia melaksanakan kegiatan supervisi yang bertujuan untuk menciptakan sulut bebas korupsi.
"Ini bernilai konstruktif dalam upaya pencegahan tindak korupsi dan lebih menyangkut kepada eksekutif dan legislatif sebagai wahana membangun komunikasi dan sinergi untuk bekerjasama," kata Olly. Sembari mengajak seluruh eksekutif dan legislatif di sulut agar bergandengan tangan memberantas korupsi.
Dalam kesempatan itu juga, Olly titip pesan buat Presiden RI terkait gaji pokok gubernur yang hanya Rp. 5.800.000,- dengan tunjangan perbulan Rp. 85.000.000,-/bln.
"Setiap harinya banyak proposal yang masuk kepada gubernur dan pengajuan lainnya dari warga sehingga harus diakui sering add cost," ungkap Olly.
Sementara itu, Irjen. Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, agar tidak menggunakan bantuan diluar dana APBD atau yang tidak tertata dalam anggaran.
"Jika ada permohonan bantuan silahkan gunakan dana yang telah tertata sesuai aturan. Dan jangan gunakan dana pribadi, bisa miskin dan bahayanya jika melanggar maka resikonya berat," kata Basaria.
Ia juga menjelaskan bahwa KPK tidak melaksanakan semua tugas gubernur dan bupati serta walikota.
"KPK bertugas mendorong agar pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kepala daerah dan seluruh unsur baik dari penataan dengan baik dan dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kerja yang baik pula,"kata Basaria. Sembari mengingatkan bahwa KPK hanyaendorong komitmen dari para pejabat saat diambil sumpah akan bekerja dengan baik.(man)