"Yang Tidak Mampu Mundur Saja Banyak Yang Antri"
 |
| Wagub Saat Memberikan Arahan |
Jurnal,Manado - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan hingga saat ini hanya Kota Manado mendapat nilai BB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di provinsi Sulawesi Utara. sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya mendapatkan nilai C, 4 kabupaten/kota mendapat nilai B.
"Ini memalukan bagi kita semua," kecam Wagub saat memberikan arahan pada kegiatan Penilaian / Verifikasi / Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Reformasi Birokrasi (RB) Di Prov. Sulut. Yang dilasanakan di Hotel Aston Manado, Kamis (11/10/2018).
Kata Wagub, jika dilihat dari indikator makro maka sulut terus bergerak maju dan menuai beberapa capaian progresif antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sejak 2015 berada di titik 6,12% pada 2017 naik menjadi 6,32% dimana angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%. Namun dari segi administrasi pemerintahan harus diakui masih pada posisi stagnan termasuk Sakip dan RB masih sangat perlu penguatan dilihat dari hasil capaian saat ini.
"Kita harus sadar bahwa jabatan adalah amanah, saya tau betul kondisi daerah. Khusus provinsi, saya tahu dari 42 SKPD, berapa yang punya out come dan out put yang jelas. Jangan hanya bekerja dengan menggunakan prinsip asal bapak senang dan yang penting sudah ada kegiatannya. Jika penyusunan KUA - PPAS paling kencang datang, padahal penyusunan tidak jelas, paling banyak anggaran dipergunakan untuk belanja modal. Yang tidak mampu mundur saja banyak yang antri dan itu juga terjadi di kabupaten kota sampai provinsi," kata Wagub.
Pertumbuhan ekonomi ada 3 faktor yaitu
eksport, investasi dan belanja pemerintah.
kalau eksport kita seperti pala, koprah, ikan menurun sehingga jangan berharap lebih. Investasi, mudah - mudahan dengan rupiah anjlok investasi naik. Persoalan belanja pemerintah jika digabung dengan kabupaten/kota berkisar 20 triliun, ini yang menjadi faktor krusial untuk pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ini akan jelas kickback nya dan outcome jelas kalau akintabilitas kinerja pemerintahannya baik alias nilainya A, jelas Wagub.
Untuk itu ia mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk mencermati kembali proses implementasi SAKIP dan RB yang selama ini berjalan di perangkat daerah dan unit kerja masing - masing. Bila masih ada hal yang perlu ditingkatkan maka rencanakan dan jalankan dengan mempertimbangkan semua SDM yang ada.
"Untuk yang mendapat nilai BB dan B jangan dulu berpuas diri, terus meningkatkan sasaran dan target yang lebih tinggi," pungkas Wagub.
Hadir dalam kegiatan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, AK dan jajaran. Bupati/Walikota dan Pejabat Esselon Dua Provinsi dan Kabupaten/Kota.(man)