"Sementara pengumuman penerimaan LPSDK pada tanggal 03 Januari 2019 dan dilayani hingga pukul 18.00 waktu setempat," tandasnya.
Sementara itu, LPPDK dimulai sejak tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup delapan hari setelah pemungutan suara.
"Bagi peserta yang tak sampaikan LPPDK kepada kantor akuntan publik (tak terlibat dengan parpol) yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu, maka tidak ditetapkan sebagai anggota dewan atau anggota DPD," jelasnya.
Sementara itu terkait dana kampanye ini, Dirinya mengingatkan, para peserta terkait larangan bagi pelaksana dan tim kampanye.
"Pelaksana partai politik peserta pemilu dan tim kampanye paslon Pilpres tidak diperbolehkan menerima sumbangan dari negara asing, lembaga non pemerintah asing, LSM asing, WNA, penyumbang dan pemberi bantuan yang tidak jelas identitas, dana hasil tindak pidana yang telah punya kekuatan pengadilan, bantuan pemerintah, BUMN, BUMD, dan dana desa. Jika diketahui maka sanksinya tidak ditetapkan sebagai anggota dewan," tegasnya.
Sementara dari 16 partai peserta pemilu, ada tiga parpol peserta pemilu di Mitra, yakni PBB, PKS, dan Garuda belum menyampaikan LADK (ada pengurus, dan tak ada daftar caleg). Adapun kegiatan ini harus diperhatikan oleh 16 Parrpol peserta pemilu sehingga tidak ada masalah bagi para peserta pemilu nantinya.(hak)