Jurnal,Jakarta - Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dilaksanakan di Jakarta, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyampaikan beberapa hal terkait kondisi daerah perbatasan di sulut.
Diantaranya yaitu pembangunan Kawasan Perbatasan, penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah secara sepihak pas lintas batas sesuai dgn Undang - undang tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Filipina. Pun masalah Undocumented Citizen keturunan Sangihe -Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa di Philipina Selatan. Begitu juga untuk Kementrian PUPR agar membangun jalan di Kawasan Perbatasan langaung dengan biaya Pembebasan lahannya dibiayai PUPR mengingat keterbatasan anggaran di daerah perbatasan. Khusus utk Kementerian DKP dari 12 Industri Perikanan di Indonesia terdapat 6 Industri ada di Sulut tutup dan sekitar 16.000 tenaga kerja yang hilang lapangan kerjanya karena Kebijakan Menteri DKP. 5. Khusus untuk Kementerian Perindag kata wagub, Kapal Roro yang dicanangkan Presiden melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja jalan karena muatan daru Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi sarang burung walet terhalang karena Ketentuan dari Kementrian Pergangan yang kurang menunjang. Khusus untuk Kementerian Pertanian, agar potensi ekspor ternak Babi di Sulut ke Philipina dan juga dari Papua ke Papua Nugini ini sangat besar potensinya untuk ekspor komoditi di Kawasan Perbatasan supaya dikembangkan sesuai potensi spesifik disetiap daerah perbatasan.
"Kami berharap ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat," kata Kandouw.
Hadir pula pada kegiatan tersebut para pemangku kepentingan gubernur/wakil/bupati dari daerah perbatasan di Indonesia.
Semua telah ditanggapi oleh tiap Kementerian terkait dan Deputi di BNPP untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan 2020 dan seterusnya.(man)