Iklan

March 20, 2019, 14:04 WIB
Last Updated 2019-05-28T21:04:45Z
Dinamika

Bapelitbangda Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD 2020

Jurnal Manado - Setelah menyelesaikan musrenbang kelurahan dan kecamatan, pada Selasa (26/02/2019), Bapelitbangda mengelar forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2020 Kota Manado.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Walikota Manado, Mor Bastiaan, SE, dengan didampingi oleh Ketua DPR Manado, Noortje Van Bone, Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Dr. Ricky Toemandoek dan Kepala Bapelitbangda Manado, Dr. Liny Tambajong (Kaban Liny).

Konsultasi Publik dihadiri oleh Wakil Walikota Manado, Ketua Dewan Manado, Akademisi, dan LSM

Pada Kesempatan tersebut Kaban Liny mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari para peserta konsultasi publik.

"Terima kasih kepada yang telah hadir dan memberi masukan, khususnya pada peserta termuda dari forum anak Kota Manado, yang meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perkawinan dini untuk mengurangi angka perkawinan dini usia 16 tahun menjadi 18 tahun" ujar Kaban Liny.

Perwakilan dari Forum Anak Kota Manado
Sambungnya pada tahun ini, Pemkot Manado akan segera membangun ruang terbuka publik ramah anak di Kota Manado.

Tampil sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Assisten Ekonomi dan Pembangunan dr. Robby Mamoto yang membawakan materi tentang Penegakan Perda, dan Akademisi Mercy Rampengan, PhD yang membawaskan materi tentang Paradigma Resiko Bencana.

Wakil Walikota Bersama Kepala Bappeda Provinsi Sulut, dan Kaban Bapelitbang Manado
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, para assisten, staff ahli, camat, forum anak kota Manado, LPM, BKM, FKDM, Karang Taruna, BKSAUA, FKUB, Tokoh masyarakat, Akademisi, Tokoh Agama, Komda Lansia, Pers, dan Kotaku.

Menutup konsultasi publik, diakhiri dengan penandatanganan berita acara yang menyepakati Tema RKPD 2020 yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Yang Ramah Air" dengan 4 prioritas; pertama peningkatan kualitas layanan pariwisata, kedua penegakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana, ketiga peningkatan layanan infrastruktur dasar perkotaan, dan keempat peningkatan layanan sosial.(Ipeh)