Rapat yang di pimpinan Sekretaris Komisi lll Yongki Liemen itu telah menanyakan program kerja Tahun 2020.
Personil Komisi lll Amir Liputo secara tegas menanyakan berapa jumlah besaran penerangan lampu jalan yang dianggarkan di APBD Tahun 2020.
Secara tegas politisi PKS mengatakan, sebelum pembagian lampu ini diberikan kepada Kabupaten/Kota harus clear dulu sehingga dalam pembagian kepada masyarakat bisa tersosialisasi secara langsung.
Sehingga kata personil Komisi lll, melihat pengalaman lampu yang di berikan kepada masyarakat hanya dua bulan sudah tidak menyala lagi. Sehingga masyarakat sudah tidak membayar iuran tersebut.
Sementara itu kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Frans Maindoka mengatakan, usulan yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Amir Liputo akan ditindaklanjuti. (tino)