Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk ranking satu tingkat kerawanannya pada pelaksanaan kepemiluan menjadi perhatian bersama, bahkan hal ini langsumg ditindaklanjuti dengan sosialisasi kegiatan.
Sosialisasi menghadirkan stekholder, pengurus partai politik (Parpol), kepolisian, kejaksaan serta penyelenggara pemilu.
Salah satu pemateri dalam sosialisasi membahas
Indeks kerawanan pemilu (iKP)
Dr Ferry Daud Liando MSi pengamat kepemiluan mengatakan, indeks Kerawanan Pilkada Serentak (IKP) Tahun 2020 yang diumumkan Bawaslu RI dan menempatkan Sulut pada rangking pertama itu belum tentu akan benar-benar terjadi.
” indeks kerawanan pilkada (IKP) yang di publis Bawaslu RI semata-mata bukan untuk menakut-nakuti atau untuk menebar ancaman.
Bentuk penyampaian ini justru mendorong penyelenggara maupun stekholder lainnya, agar hal ini lKP diantisipasi sejak dini," tegas dosen Fisip Unsrat kepada JurnalManado.com disela-sela kegiatan Kamis (27/2/2020) di hotel quality Manado.
Liando sembari menambahkan, indeks kerawanan pemilu (lKP) sebagai early warning agar sejak awal semua potensi masalah sudah dapat dilakukan dengan langkah antipasi.
Indek kerawanan ini parameternya di lihat dari sejumlah indikator antara lain dinamika politik, kesiapan partai politik, profensionisme penyelenggara, tingkat kesulitan alam, cuaca dan karakter masyaralat itu sendiri.
Indeks kerawanan ini justru akan membantu para penyelenggara KPU dan Bawaslu serta stekholder terkait untuk lebih mengantisipasi dan serta menjadi bahas evaluasi agar pemilu di Sulut benar-benar akan berjalan secara demokratis sssuai aturan yang ada,"tegas Liando.
Solusi yang harus dilakukan kedepan oleh penyelenggara adalah sosialisasi kepada parpol, penyelenggara lainnya masyarakat, dan stekholder agar masing-masing tetap mengetahui terkait perkembangan dari informasi kepemiluan di Sulut,"kuncinya.
Turut hadir sekigus membuka acara kegiatan sosialisasi, pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan SPd MSi dan staf Bawaslu Sulut.(tino)