Bagi Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD) Provinsi Sulwesi Utara (Sulut) Fabian Kaloh (FK) reses Pertama l kali yang digelar 27 April hingga tanggal 4 Mei 2020,kondisi pelaksanaan agak berbeda dengan kegiatan reses tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, kondisi saat ini saat pandemi covid 19,dan kegiatan ini juga mengikuti protokol kesehatan.
" Social Distance dan Phyisical Distancing dan protokol kesehatan dlm rangka Pencegahan Penularan Covid19. Disadari sebagai wakil rakyat kegiatan reses tidak boleh vakum harus dilakukan sesuai perintah undang-undang.
Mantan Birokrat itu juga dalam reses l kali tetap menggelar di tujuh titik.Kegiatan ini wajib dilaksanakan dengan tetap turun ke tujuh tempat tapi, dengan tidak mengumpul warga "kami diskusi terbatas bersama Lurah, perangkat dan beverapa perwakilan Kepala Lingkungan dan RT saja, setiap kelurahan tidak lebih dari 10 orang, dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak,"tegas mantan Assiten l Pemkot Bitung itu kepada JurnalManado.com Kamis (7/4/3/2020).melalui whatsup pribadinya.
Adapun lokasi reses yang dilakukan oleh Ketua kaum bapa Katolik Kevikepan Tonsea itu, di 7 Kelurahan adalah Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru 2, Manembo-nembo Tengah, Manembo-nembo, Girian Bawah, Girian Weru 2 dan Girian Permai.
Dari 7 kelurahan tersebut menurut FK begitu sapaan akrabnya aspirasi yang diserap berbeda- beda.
Aspirasi yang di serap antara lain, dampak pembangunan Jalan Toll Manado-Bitung terhadap akses jalan lama, drainase yang belum memadai penyebab banjir disaat hujan, dan khusus warga Manembo-nembo yang wilayahnya didekat pantai menyebabkan tempat tergenang air jika musim hujan, ada juga aspirasi yg sama dibeberapa kelurahan seperti lampu jalan, selokan dikomplex perumahan dan jalan dalam komplex yang masih rusak, serta berbagai macam kelurahan aparat dan warga yang cukup memprihatinkan, termasuk masalah pembagian Bansos yang saat ini masih bermasalah dibeberapa kelurahan, baik masalah pendataan, distribusi dan besaran bantuan serta berbagai masalah lain.
Sebagai wakil rakyat, saya senang dengan karena mereka sangat antusias dan tentunya punya harapan dan ekspektasi yang besar agar kami bisa membantu warga untuk masalah-masalah yang dapat ditangani dalam waktu singkat, menengah dan waktu panjang.
Semua aspirasi tersebut dirangkum dan berusaha memperjuangkannya di DPRD Sulut, walau demikian disadari terkait penyampaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan serta pembagian urusan.
Apakah aspirasi yang diserap menjadi urusan atau kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Harus diakui bahwa seiring majunya perkembangan pembangunan yang ada tapi masih banyak juga kebutuhan warga yang harus menjadi perhatian Pemerintah, tutup personil Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut.(tino)