Adik kandung ketua Komisi lX DPR RI Felly Runtuwene ini mempertanyakan mekanisme dan kriteria penyaluran bansos tersebut.
Diketahui pada saat pelaporan dan penyampaian Pansus LKPJ tidak dirinci secara detil pelaporan dari panitia khusus (pansus) LKPJ gubernur Tahun 2019.
Penyampaian laporannya harus terbuka secara detil dan harus dirinci secara terbuka.
"Selaku anggota DPRD Sulut ingin menyampaikan kepada Panitia khusus (pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2019.
Atas laporan penggunaan anggaran bansos yang disalurkan di masyarakat laporannya harus terperinci atau detil sehingga bisa diketahui secara transparan penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di masyarakat," tegas legislator Sulut daerah pemilihan Mitra- Minsel kepada JurnalManado.com Senin (11/4/2020) diruang fraksi partai NasDem Sulut.
Personil Komisi lll sembari menambahkan, transparansi penggunaan anggaran bansos sebesar itu harus terbuka disampaikan ke masyarakat," kunci Wakil Ketua Komisi lll DPRD Sulut.
Namun dalam rapat paripurna yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang disampaikan Wakil Gubernur (wagub) Sulut sempat menyampaikan hal tersebut, terkait bantuan sosial (bansos)
(tino)