Iklan

November 13, 2020, 02:24 WIB
Last Updated 2021-01-21T13:14:16Z
Politik

Yusra Alhabsyi Sorot Pentas Cahaya Bidadari Minahasa


Jurnal Manado - Beberapa waktu lalu pentas seni pagelaran teater Pingkan Matindas dengan tajuk “Cahaya Bidadari Minahasa” yang dipentaskan Institut Seni Budaya Independen Manado (ISBIMA) di gedung eks-kantor DPRD Sulawesi Utara (SULUT), Sabtu 31 Oktober 2020 lalu, mendapat sorotan dari Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) Yusra Alhabsyi.


Alhabsyi sangat menyayangkan akan apa yang terjadi dalam pentas seni tersebut karena dinilai sebagai salah bentuk  perbuatan yang tidak baik terhadap leluhur Mongondow yakni, Raja Loloda Mokoagow


" Ini sudah mengundang unsur RAS dan pelecehan dari pada pendahulu kami dari raja Loloda Mokoagow. Saya sangat menyayangkan, yang bisa terjadi ada hubungan yang begitu baik  di Sulut, diantaranya Minahasa dan Bolmong yang tidak pernah saya baca sejarah ada pertempuran atau pertengkaran apalagi perebutan wanita di Sulut antara raja Mongondow dengan perempuan dengan masyarakat Minahasa. 


Tapi ini ditampilkan dalam seni yang penuh problem." jelas Yusra saat mengintrupasi kegiatan Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sekaligus Penandatanganan Nota kesepakatan KUA - PPAS  APBD tahun  2021 Provinsi Sulut. Kamis (12/11/20) sore kemarin


Dirinya pula menyayangkan sikap Kadis Kebudayaan dimana pagelaran budaya yang disponsori pemerintah pusat dan juga kepala dinas kebudayaan tersebut hadir namun oleh Kadis Kebudayaan tidak melakukan klarifikasi.


"Ini yang membuat saya geram dimana ada dari dinas kebudayaan provinsi Sulut tapi tidak ada klarifikasi oleh pemerintah provinsi,"tegas Anggota Komisi IV kepada JurnalManado.com  ini sambil  menyatakan protes kepada Kementrian Kebudayaan 


Yusra pun berharap agar Pjs Gubernur Agus Fatoni agar bisa tegas kepada Kepala Dinas Kebudayaan Sulut karena paskah kejadian tersebut tidak ada upaya menetralisasi isu yang berkembang di tingkatan masyarakat.


Selain itu dirinya meminta agar pemerintah provinsi bisa menfasilitasi anggaran khusus dalam rangka untuk membuat cerita rakyat dalam konteks kebudayaan di Sulut  serta  keharmonisan kita di Sulut.


Atas interupsi yang dilakukan oleh Yusra tersebut, DPRD telah mengagendakan untuk RDP dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut. (tino)