JurnalManado - Menyikapi data Indonesia Corruption Watch (ICW) sedikitnya 330 aparat desa terjerat korupsi sepanjang 2020.
Fakta ini memperkuat indikasi masih maraknya praktik penyalahgunaan Dana Desa (dandes) yang terus terjadi.
Menyikapi persoalan itu, Anggota Komisi I Dewan perwakilan rskyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hendry Walukouw turut angkat bicara soal penyalagunaan dana dandes.
Legislator daerah pemilihan (dspil) Minut- Bitung itu mengatakan, pihaknya sangat serius terkait dengan pengelolaan dandes. Aksi turun lapangan untuk pengawasan getol dilakukan.
"Kita sangat care dengan masalah ini, sekitar satu bulan lebih kita turun ke desa-desa, kita turun di lapangan untuk pengawasan dandes," tegas Walukouw, kepada JurnalManado.com Selasa (23/3/2021), di ruang kerjanya.
Politisi Partai Demokrat mengaku, Komisi I menaruh perhatian sangat besar terhadap persoalan ini. Mereka turun bukan hanya ke tingkatan dinas namun ambil sampel ke tingkat desa.
"Karena memang ini harus dipersiapkan juga SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa. Pemerintah juga harus siapkan sumber daya yang ada di desa. Harus melakukan penguatan kapasitas. Dalam rangka penguatan pengelolaan dandes," ujar Walukouw.
Sembari menambahkan anggaran dandes ini sangat luar biasa karena mengalami kenaikan drastis. Padahal sebelumnya hanya sekitar puluhan juta namun kini mencapai 1 miliar lebih.
"Bahkan ada yang beberapa lokasi jumlahnya fantastis. Persiapan SDM yang mengelola dandes itu harus banyak pelatihan-pelatihan. Kita turun sampai di Bolmong (Bolaang Mongondow). Baik bantuan BLT (bantuan langsung tunai) kepada penerima manfaat dan padat karya. Sampai kita mengawasi 'on the spot' turun dan foto," kuncinya .(tino)