Jurnal Manado - Komitmen Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, dalam hal pencegahan korupsi, patut diacungi jempol.
Tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center of Prevention (MCP), memberikan penilaian kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dengan nilai 61,27 % dalam pemenuhan dokumen maupun perbaikan sistem tata kelola pemerintahan untuk triwulan II tahun 2021.
“Capaian ini merupakan yang terbaik se-nasional karena menduduki peringkat kesatu nasional,” ungkap Sekdaprov Sulut Edwin Silangen kepada, Selasa (31/8/2021) di kantor Gubernur Sulut.
Sementara itu, Meiki Onilaba selaku Kepala Inspektorat Daerah Sulut mengatakan MCP merupakan kegiatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Adapun, capaian hasil MCP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah 61,27 % untuk triwulan II tahun 2021, dalam pemenuhan dokumen maupun perbaikan sistem tata kelola pemerintah, dinilai secara independen oleh Tim KPK berdasarkan 8 area intervensi yaitu:
1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pengadaan Barang Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset
8. Dana Desa (Untuk Kabupaten/Kota).
“Hasil ini merupakan komitmen dan konsistensi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam upaya pencegahan korupsi, mewujudkan tata kelola pemerintahan Good and Clean Governance,” tutur Onibala.(man)