JurnalManado -Sampai Selasa Malam hari rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggran pendapatan belanja daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, berlangsung alot.
Pembahasan antara Badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD).
Berbagai kritik dan masukan soal penambahan dan pengurangan anggaran dalam perubahan APBD 2021 dilayangkan para wakil rakyat di DPRD Sulut.
Salah satunya yang disampaikan anggota Badan Anggaran dari Partai NasDem, Stella Runtuwene.
Dimana ada pengurangan anggaran di Dinas Sosial daerah (Dinsosda), yang dalam APBD induk sebesar Rp23,231.184,604, dalam PPAS menjadi Rp21.257.571.238. Atau berkurang Rp1,973,613,366 atau sebesar -8,50 persen.
"Saya didatangi masyarakat yang bukan dari daerah pemilihan saya, Minsel-Mitra tapi dari Kabupaten Minahasa. Mereka mengadu dan meminta bantuan karena tidak pernah mendapatkan BLH.
Lalu mengapa anggaran di Dinas Sosial daerah dikurangi padahal rakyat butuh bantuan dari Pemerintah,” ungkap Stella.
Dalam KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 yang diajukan Pemerintah Propinsi, sejumlah SKPD mengalami perubahan penambahan dan pengurangan anggaran.
Selain Dinas Sosial daeeah, Dinas Kesehatan daerah juga mengalami perubahan. Dalam APBD Induk berjumlah Rp201,070,624,214, dalam PPAS menjadi Rp196,403,712,373. Artinya berkurang Rp4,666,911,841 atau -2,32 persen. (tino)