Iklan

October 19, 2021, 01:26 WIB
Last Updated 2021-10-21T04:58:38Z
AdvetorialPolitik

DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

JurnalManado - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (19/10/2021) menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan umum anggaran (KUA) - Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun  anggaran 2022.


Rapat di pimpin Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dokter Fransiscus Andi Silangen (FAS) didampingi Wakil-Wakil Ketua J Victor Mailangkay, Billy Lombok.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulut mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang telah melakukan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2022 antara badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) beberapa hari lalu, sehingga pembahasan ini sudah dapat membisa masuk pada pentahapan rapat paripurna.

Sebagai Pemerintah Provinsi pada saat atau semenjak

KUA-PPAS APBD Tahun anggaran 2022 diajukan ke Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).


Tentunya, Pemprov Sulut telah berkomitmen mambantu aspirasi masyarakat untuk dapat  mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah di masukan kepada Badan Anggaran (Banggar) sekaligus telah memberikan masukan koreksi dan mengusulkan sekaligus usulan program telah disingkronkan dengan program nasional Rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Rancangan pembangunan menengah daerah (RPJMD) .KUA PPAS menjadi dasar dan penyusnan RAK perangkat daerah arah pembagian programnya antara lain untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan..

Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program utama dalam kondisi daerah dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah perekonomian daerah tumbah dan angka kemiskinan turun 7,5 persen indeks pembangun manusianya 7,3 persen dan kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama- sama.


Pertanyaan dari DPRD infrasruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak ada harapan seperti dulu, namun tatap percaya pembanguan infrasruktur Pemprov Sulut dari Miangas sampai Pinagolungan, perlu ada infrasruktur lain peningkatan indeks pembanguan ekonomi, dan manusia ini menjadi catatan penting dari Pemerintah Provinsi Sulut.

Olly Dondokambey berharap masukan-masukan serta usulan- usulan juga akan diakomodir. Disamping itu, Pemprov juga akan mengseriusi terkait batas-batas Wilayah atau tapal batas wilayah di Kabupaten-Kota yang ada di Sulut sampai saat ini belum ada kesekapatan.


Sehingga hal terhalangan dengan mengakibatkan dana bagi hasil dari Kabupaten-Kota  sudah lima  tahun kita belum di dapat Dana bagi hasil karena, kendala masalah tapal batas wilayah sampai saat ini belum selesai dilaksanakan.

Masalah tapal batas ini juga bisa membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).


Gubernur Sulut memberikan c teruntuk peningkatan PAD kita misalnya contoh di Bolsel dan Bolmong, Bitung- Minut prioritas terkait bagi hasil bisa selesai dengan baik.

 Pemerintah Provinsi optimis bisa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  di Sulawesi Utara (Sulut).
Dengan berbagai pengalaman pada semester ll tumbuh dengan baik sejak awal konsisten dengan pertumbuhan disamping ada dukung dari dewan Sulut.


Di dalam sambutannya juga Gubernur Sulut juga telah menyentil soal pariwisata di tengah pandemi tetap bersyukur sektor pariwisata di Sulut sudah mulai meningkat.

"Kita semua bersyukur satu bulan terakhir tingkat huniannhotel di atas 70 persen, hal ini mempertanda sektor pariwisata di Sulut mulai bergairah. 

Sehingga di Tahun 2022 prioritas potensi-  disampaing juga dalam bidang olahraga, dalam program kedepan Pemprov juga akan membina olahraga dari tingkat SMP akan meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di Sulut.

Melalui pembinaan para atlit muda kita akan lebih berprestasi serts peran serta stekeholder untuk kemajuan daerah sekaligus memperjuangan bersama agar dampakannya boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat. 


Selesai sambutan gubernur dilanjutkan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran Tahun 2022, bersama antara Dewan Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,

Penandatanganan tersebut, disaksikan oleh Anggota DPRD Sulut dan seluruh Kepala OPD.

Turut hadir pada acara rapat paripurna Dewan Sulut Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekrpov Edwin Silangen, Sekretaris Dewan serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (ADV/tino)