Jurnal,Mitra - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sesalkan pelayanan BPJS Kesehatan yang mengabaikan hak dari kepesertaan.
Ketua PPDI Kabupaten Mitra Defry Tiow mengungkapkan bahwa hingga saat ini peserta BPJS perangkat desa belum memiliki kartu BPJS."Sangat disayangkan BPJS mengabaikan hak dari kepesertaan, jaminan kesehatan sangatlah penting namun kami sebagai peserta dari perangkat desa tidak memiliki kartu BPJS,"Ungkap Sekretaris Desa Ponosakan Indah kecamatan Belang.
Lanjut di jelaskannya yang di dampingi Sekretaris PPDI yang juga Sekdes Esandom Dua Kecamatan Tombatu Timur dan Bendahara Christopel Limbat Sekdes Tatengesan Satu Kecamatan Pusomaen mengatakan selain tidak memiliki kartu BPJS banyak sekali peserta dari perangkat desa tidak dapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit."Banyak sekali peserta yang tidak di klaim ketika masuk rumah sakit, karena pihak BPJS beralasan pembayaran Iuran yang belum di setor, padahal kami merupakan pekerja yang penyetorannya dipotong secara kolegtif oleh Instansi terkait dan tetap di setorkan,"tutur keduanya Jumat 18/3/22.
"Untuk Iuran BPJS kami dipotong 1% dari Penghasilan Tetap dan 4% ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Mitra, jadi kami sangat kecewa pelayanan BPJS yang semestinya memberikan pelayanan maksimal bagi semua peserta,"Tukas mereka.
Untuk itu mereka berharap pihak Pemkab Mitra dapat kembali meninjau kesepakatan dalam menjalin kerja sama dengan pihak BPJS."Kesepakatan kerja sama harus jelas, supaya ada kejelasan yang pasti dan tidak membuat peserta kebingungan. Apalagi pihak BPJS yang kelihatannya hanya mencari keuntungan saja, kami menuntut pelayanan yang semakin baik seperti pelayanan cepat dan ketersedian obat,"harap mereka.(hak)