Iklan

April 19, 2022, 06:30 WIB
Last Updated 2022-04-19T13:30:59Z
PemerintahanUtama

Musrembang RKPD Sulut 2023, Pak Wagub Ingatkan Sinergitas dan Program Marijo Ba Kobong


Jurnal Manado - Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2023 di Manado, Selasa (19/4/2022), dibuka langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. 

Pada kesempatan itu Wagub menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Anggota DPR RI H. Herson Mayulu skaligus mengajak seluruh yang hadir untuk mengheningkan cipta. 

Ia pun memberikan sambutan yang mana Pembangunan boleh optimal baik output dan outcome adalah dengan selarasnya pemprov dan kabupaten/kota sehingga mewujudkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan IPM.

"Saya menambah underline apa yang sudah disampaikan pak dirjen, kita betul - betul menjaga kestabilan harga. Dengan kenaikan bahan pokok secara nasional saya yakin dan percaya kabupaten kota punya strategi sendiri, apalagi Sulut punya produksi kelapa sendiri bisa di produksi sendiri. Bawang rica tomat saya yakin dengan program mari jo bakobong jadi solusi, "jelasnya.

Secara regulasi ada kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Ini perlu saling bantu, nasional ikut mendongkrak kewenangan provinsi. Provinsi mendongkrak kewenangan kabupaten/kota. 

"Kalau sendiri-sendiri, jalan nasional bagus tapi tidak ditunjang dengan pembangunan jalan provinsi atau kota kabupaten yang bagus, kan mubasir, 'katanya. 

Stunting boleh sama-sama meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar kesehatan. 


"Menurut hemat saya, elaborasi lanjut dari kabupaten/kota yang paling hebat penetrasinya itu bolmut, dari 30 persen sekarang di bawah 10 persen prevelensinya, apa kiat mereka? Pencegahan masyarakat, memberi pemahaman perlu SDM. Sangat mampu menjelaskan A-Z sebab akibat dengan gizi, orang-orang ini perlu kita didik. Contoh SDM yang qualified menyampaikannya ke masyarakat sadar bahaya stunting," Jelasnya. 

Kesempatan itu, Kandouw membeber sejumlah target dari Pemerintah Pusat yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah (pemda) di Bumi Nyiur Melambai.


“Target itu adalah Pertumbuhan Ekonomi 5-5,7 persen, Angka Lemiskinan 5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6-6,5 persen dan gini ratio 0,355, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 74,” bebernya.


Terkait target tersebut, menurutnya angka-angka yang ditetapkan pusat untuk Sulut masih rasional.


“Kuncinya ada pada bapak ibu. Bukan hal yang main-main, tapi perlu kerja keras baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk regulasi dari Pemerintah Pusat,” pungkas mantan ketua DPRD Sulut ini. (man)