JurnalManado - Penghematan makan dan minum (MaMi) di Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023. akan terjadi penghematan, dan hal ini wajib dilakukan.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen kepada JurnalManado.com diruang kerjanya Rabu kemarin.
Menurutnya, setiap kali dia menghadiri acara termasuk agenda di DPRD, makanan dan minuman sering mubazir.
Tidak dimakan dan tidak diminum. “Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Kan sangat disayangkan yang begini-begini.
Coba lakukan penghematan, anggaran tersebut bisa dipakai ke program yang lebih menyentuh masyarakat,” urainya.
Kata legislator daerah pemilihan (dapil) Sitaro,Tahuna dan Talaud itu menambahkan, penghematan anggaran makan dan minum ini akan dia singgung dalam pembahasan RAPBD 2023 yang rencananya dimulai hari ini.
“Akan saya angkat soal ini. Karena saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali lalu, mereka di sana menghemat anggaran mami sampai 300 miliar.
Masakan di Bali bisa lalu di Sulut tidak,” katanya. DPRD, lanjutnya, akan menghitung berapa banyak anggaran makan dan minum dalam APBD 2023. “Kita akan lihat berapa yang bisa dihemat,” tambahnya. Tak sampai di situ,
Politisi PDIP itu menuturkan, pengembangan makanan lokal khas Sulut akan digalakkan.
"Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli di sekitar sini,” tuturnya. Ide penghematan anggaran makan dan minum ini diungkapkan Silangen disambut baik Kepala Pengadilan Tinggi Sulut Lexi Mamonto.
“Beliau bahkan akan memberlakukan penghematan makan dan minum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Sulut,” tambahnya.(tino)