JurnalManado - Kondisi perekonomian global di awal tahun 2023 masih dibayangi oleh isu perlambatan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih tinggi. Harga berbagai komoditas di pasar global relatif
tinggi meskipun beberapa komoditas lainnya sudah tercatat mengalami penurunan harga. Di sektor
energi, harga gas alam dan minyak bumi turun meskipun untuk batubara menunjukkan tren sebaliknya.
Di sisi lain, kedelai dan CPO naik karena cuaca buruk dan isu geopolitik sementara untuk gandum dan
jagung terjadi penurunan harga. Di tataran domestik, kondisi perekonomian relatif menunjukkan ke arah
tren positif. Ekonomi nasional diperkirakan akan terus bertumbuh sejalan dengan penguatan dan
pemulihan ekonomi hingga penghujung tahun 2023. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia
menunjukkan tren surplus dan konsumsi domestik menguat. Secara umum, perekonomian nasional
diwarnai optimisme dan keyakinan konsumen yang tinggi di tengah gejolak ekonomi dunia.
Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga
menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi, secara year on
year Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,28%. Demikian juga Sulawesi Utara, Manado dan
Kotamobagu juga mengalami inflasi, yaitu 4,2% dan 7,42%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di
Sulawesi Utara pada bulan Januari 2023 turun 1,19 persen dan menjadi 104,78 dibandingkan dengan
bulan Desember 2022 yang berada di 106,05. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami
kenaikan dari 110,05 di bulan Desember 2022 ke 110,84 di bulan Januari 2023. Angka NTN Sulut masih
di atas nasional yang berada di angka 105,48. Namun untuk nilai NTP, Sulut masih berada di bawah NTP
Nasional yang sebesar 109,84. Sedangkan untuk angka sementara Neraca (Ekspor Impor) di Sulawesi
Utara pada Januari 2023 berada di 60,17 Juta USD dan menunjukkan penurunan dari bulan Desember
2022.
Dari sisi Pemerintah, kondisi tidak stabil yang disebabkan oleh pandemi dan geopolitik direspon
melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN, Pendapatan yang telah
terealisasi adalah senilai Rp. 499,73M atau sekitar 9,87% dari pagu yang telah ditetapkan. Dari sisi
Belanja, telah terealisasi sebesar 99,51% dari pagu, dengan nilai sebesar Rp. 1,27T. Dana Transfer ke
Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Khusus
untuk Belanja TKDD, merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
Kemenkeu Satu | ALCo Regional Sulawesi Utara | Periode Sampai Dengan Januari 2023 | 1 dari 4
yang menjadi pendapatan TKD di APBD. Sampai dengan akhir Januari 2023 ini, APBN di Sulawesi Utara
telah defisit sebesar Rp. 773,7M.
Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp. 1,08T, dengan
Komponen TKDD menempati proporsi yang cukup besar dibandingkan PAD yang ada. Hal ini tentu harus
menjadi perhatian setiap pemda untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa
meningkatkan PADnya. Dari sisi Belanja, Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari
realisasi sebesar Rp. 366,48M, Belanja pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp. 302,08M diikuti
belanja barang Rp. 58,82M sehingga APBD Konsolidasi Regional Sulut, menghasilkan SiLPA sebesar Rp.
846,25M.
Untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dibutuhkan dana yang berasal
dari APBN. Sumber pendapatan terbesar APBN adalah dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak
mencatatkan realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Januari 2023 adalah
sebesar Rp. 338,11M melebihi Rp. 71,63M dari target atau lebih besar 26,88%. Penerimaan pajak di
Sulawesi Utara pada bulan Januari 2023 mengalami Pertumbuhan (YoY) sebesar 46,66%.
Selain penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program NIK sebagai
NPWP. Program ini sesuai dengan PMK 112/PMK.03/2022 yang selaras dengan UU HPP. Masa transisi
untuk penerapan secara penuh NIK sebagai NPWP, atau wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP
lama di layanan administrasi yang belum mengakomodir sampai dengan 31 Desember 2023.
Berdasarkan data Validasi NIK Sebagai NPWP per tanggal 15 Februari 2023 diketahui Wajib Pajak Orang
Pribadi WNI di Provinsi Sulawesi Utara yang telah melakukan Validasi NIK sebagai NPWP berjumlah
468.409 wajib pajak atau sebesar 65,71% dari total Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi WNI di Provinsi
Sulawesi Utara sebanyak 712.809 wajib pajak.
Selain dari penerimaan pajak, pendapatan APBN yang lain adalah dari bea dan cukai. Kanwil
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara menyampaikan bahwa sampai dengan akhir
Januari 2023, pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp. 5,08M. Penerimaan tertinggi di
bulan Januari berada di Bea Keluar sebesar Rp. 3,89M, diikuti Cukai sebesar Rp. 0,92M, dan Bea Masuk
sebesar Rp. 0,26M. •Peningkatan penerimaan Bea Keluar atas Komoditas CPO dan Produk Turunannya,
khususnya Produk RBD Palm Olein yang memberikan penerimaan Bea Keluar sebesar Rp. 2,2 M.
Selain dari sisi Pendapatan, yang harus diperhatikan dari pelaksanaan APBN adalah Belanja.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat adanya peningkatan dari realisasi Belanja Pegawai
sebesar 0,96% dari tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan
sebesar 30,76%. Untuk Transfer Ke Daerah, sampai dengan akhir Januari, penyaluran TKD dari APBN
telah mencapai 7,72% dari pagu, dengan nilai Rp. 1,04T. DAU menempati porsi terbesar pada realisasi
TKD Sulawesi Utara senilai Rp. 995,32 M, disusul DBH Rp. 46,21 M.
Setelah dari sisi APBN, yang menopang keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakannya
adalah melalui APBD. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatatkan bahwa pendapatan APBD telah
terealisasi sebesar Rp. 634,9 M, sedangkan untuk Belanjanya telah mencapai Rp. 366,48 M. Untuk
Belanja telah terealisasi Rp. 366,48 M dengan proporsi Belanja Pegawai mendominasi sebesar 82,43%,
disusul Belanja Barang 16,05% sehingga terbentuk SiLPA sebesar Rp. 391,71 M.
Dalam rangka menyebarkan current issue pada masyarakat luas, Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BDK) Manado pada bulan Januari 2023 memberikan program agenda setting Kemenkeu
berupa Kinerja Positif APBN 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan
konsolidasi fiskal 2023, Kinerja APBN 2022 Positif dengan defisit dibawah 3%, UU No.4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), dan layanan terintegrasi dan
terpadu memberikan kemudahan.
Kemenkeu Satu | ALCo Regional Sulawesi Utara | Periode Sampai Dengan Januari 2023.
LAMPIRAN REALISASI APBN dan APBD
APBN APBD
Total Pendapatan 499,73 M 634,90 M
Pajak 338,11 M
Bea dan Cukai 5,08 M
PNBP 1.192,71 M
PAD 47,81 M
TKDD 1.041,53 M
Total Belanja 1.273,43 M 366,48 M
Belanja Pegawai 168,93 M 302,08 M
Belanja Barang 34,86 M 58,82 M
Belanja Modal 28,11 M 0,47 M
Belanja Sosial -M 0,0 M
TKDD 1.041,53 M
Kategori Belanja Daerah Lainnya 5,07 M
Pembiayaan 123,29 M
SIKPA - SILPA (773,71). (tino)