Jurnal Manado - Penjabat Bupati Sangihe dan Bolaang Mongondow (Bolmong) boleh diperpanjang atau diganti. Nantinya Gubernur mengusulkan nama.
"Nantinya akan diusulkan oleh pak gubernur, " kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Denny Mangala, diruang kerjanya, Kamis (30/03).
Adapun terkait usulan dari DPRD Kabupaten/kota kata Mangala, mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait usulan Penjabat Gubernur diusulkan Mendagri kepada Presiden. Sementara untuk Penjabat Bupati/Walikota, selain diusulkan gubernur juga dari Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
“Itu mekanismenya yang terbaru,"katanya.
Adapun untuk usulan dari Ketua DPRD kabupaten/kota sesuai surat Kemendagri akan diusulkan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
"Kami sudah koordinasi ke Ditjen Otda, yang dimaksud dengan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, serta yang ada di provinsi kepala dinas atau kepala badan,” tegasnya.
Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dengan Nomor 100.2.1.3/1773/SJ. Surat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro, menekankan tiga poin.
Dari tiga poin tersebut, pada poin kedua tertulis bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan tiga nama calon Penjabat Bupati/Walikota dengan orang yang sama/berbeda untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan Penjabat Bupati/Walikota.
Sementara pada poin ketiga tertulis, usulan nama Calon Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan paling lambat tanggal 6 April 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.
Diketahui, Penjabat Bupati Sangihe saat ini diemban oleh Rinny Tamuntuan, sementara Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit. Keduanya merupakan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Limi dan Rinny dilantik Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada 22 Mei 2022.
Saat ini akan dilakukan evaluasi kinerja Penjabat Bupati yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel. Dengan anggota, para asisten Pemprov Sulut, Kepala Inspektorat Sulut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut.
“Menilai tugas apakah sebagai Penjabat Kepala Daerah sudah sesuai dengan koridor hukum, pembangunan kemasyarakatan termasuk dalam persiapan menyukseskan Pemilu dan Pilpres,” bebernya.
Dari hasil evaluasi akan diberikan masukan kepada gubernur apakah bisa diperpanjang, pungkas Denny yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Kadis Capil Sulut. (man)