JurnalManado- Bertempat di ruang rapat lantai lll Dewan perwkailan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (09/05/3023), warga Desa Pulisan dan Desa Kinunang Kabupaten Minahasa Utara (Sulut) datangi Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi masalah pembebasan lahan.
Ketua Komisi I, Raski Mokodompit memimpin langsung rapat didampingi Ketua Komisi III, Berty Kapojos serta Sekretaris Komisi I, Hendry Walukow.
Berbagai keluhan dan aspirasi disampaikan oleh warga masyarakat yang juga dihadiri Badan Pertanahan Nasional, Biro hukum Pemprov Sulut dan lainnya.
Sekretaris Komisi I, Hendry Walukow mengharapkan Pemprov Sulut ikut berperan dengan melakukan pendampingan secara hukum.
"Begini, saya usulkan rekomendasi DPRD agar Pemprov Sulut melalui Buro hukum melakukan pendampingan. Pada kasus ini jika ada temuan melakukan kesalahan hukum, DPRD Sulut dorang di proses sesuai hukum yang berlaku.
Terlebih masalah ini sudah berada di pihak berwajib untuk proses hukum, DPRD tidak bisa masuk terlalu jauh,"ucap Walukow, Politisi Partai Demokrat tersebut (tino)