JurnalManado - Kepala BPN/ATR Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Kepada Bidang (Kabid) ll Kanwil BPN/ATR , Ahmad Haryono Kabid Penetapan hak dan pendaftaran kanwil BPN/ATR
Memudahkan pelayanan sekaligus mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti akan terjadi Pemalsuan, menggandakan dan manipulasi data.
Fisik fisik yang dilipatgandakan serta membedakan mana yang asli dan tidak.
Sesuai hasil rapat koordinasi (Rakor) Nasional bersama Menteri BPN /ATR Rl. BPN se lndonesia bersama Menteri BPN/ATR Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) BPN/ATR akan menggunakan sistim digital untuk pengurusan sertifikat.
Program ini digunakan seluruh lndonesia, bagi yang tidak punya akun tidak ada seorangpun bisa melakukan hal ini.
lni merupakan salah satu media kita untuk memagari kita termasuk orang BPN/ATR yang akan dipagari dengan program digital.
Cara ini merupakan filter yang berlapis-lapis mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk orang BPN sendiri.
Memagari tanpa ada penugasan akun tidak bisa dibuka.Filter yang berlapis lapis bisa berkali kali lipat lebih aman, termasuk orang dalam dan orang luar tidak bisa menggantikan akun.
Sebanyak yang kita butuh sesuai permintaan yang masuk. Walaupun punya akun tapi tidak terdaftar tidak bisa.
Bisa dari ketahuan digital, misalnya bisa ketahuan. lni sistem yang dilakukan.
Setiap perhatikan dan evaluasi. Linear dengan Pemerintah Pusat, se lndonesia di rakernas ditetapkan 104 kantor pertanahan di lndonedia. Sulut salah yang dapat program tersebut.
Terpilih kantor BPN/ATR Kota Manado. Mengikuti arahan Menteri perlu menyamakan visi dan langkah target target.
Kantor lain bisa bertahap bisa dspat. Setiap tahun bisa berubah dan Kabupan/Kota di Sulawesi Utara (Sulut) akan mendapat giliran secara bertahap. (tino)