Jurnal Manado - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara terus mendukung upaya peningkatan kinerja layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah melalui penyelenggaraan Workshop Kolaborasi dan Asistensi (KOAS) BLUD Tahun 2024. Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Hari Utomo saat acara Workshop Kolaborasi dan Asistensi (KOAS) BLUD Tahun 2024 yang diselenggarakan secara luring oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Selasa (28/05/2024)
“Setiap kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan upaya yang sangat penting bagi pembentukan SDM Indonesia yang maju, untuk peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa," kata Hari.
Dia mengatakan Workshop Forum KOAS (Kolaborasi dan Asistensi) BLUD Tahun 2024 merupakan wujud kerja sama antara Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara dengan Rumah Sakit Daerah dalam mendukung implementasi pengelolaan BLUD guna peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai institusi yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU/D dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Saat ini terdapat 5 (lima) Rumah Sakit Daerah yang telah menerapkan pola keuangan BLUD yakni RSUD Liun Kendage Kab. Kep. Sangihe, RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano Kab. Minahasa, RSUD Maria Walanda Maramis Kab. Minahasa Utara, RSUD Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu, dan RSUD Anugerah Kota Tomohon.
Rumah sakit daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan efisien bagi masyarakat. Pada era yang terus berkembang ini, tantangan dan harapan terhadap kinerja BLUD semakin tinggi.
"Kami berharap diselenggarakan Workshop ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, sekaligus meningkatkan kompetensi SDM pengelola BLUD rumah sakit dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pengelolaan rumah sakit ke depan yang semakin kompleks dan dinamis, "pungkasnya.
Diketahui selaku pemateri mengenai Manajemen Risiko BLUD RS adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Materi Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah yaitu Kanwil DJP Suluttenggomalut, dan KPP Pratama Manado serta Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (BMD) guna peningkatan pendapatan BLUD RS yang disampaikan oleh narasumber dari Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado.
(*)