JurnalManado - Komisi I Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu menggelar Forum Uji Publik calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut, Kamis (8/8/2024).
Dalam pertemuan itu mencuat kembali polemik pendaftaran calon Komisioner KPID Sulawesi Utara atas nama Reidi Sumual (RS).
Beberapa perwakilan masyarakat yang hadir dalam forum tersebut, mempertanyakan sikap Tim Seleksi dan Komisi I DPRD Sulut yang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi. Mereka mendesak Komisi I untuk tidak kongkalikong dengan calon yang tidak disiplin mematuhi ketentuan jadwal tahapan seleksi.
"Meskipun calon petahana tidak mengikuti uji kompetensi, mereka wajib penuhi syarat admisnistratif seperti calon non petahana.
Sehingga calon yang tidak terpenuhi syarat administrasi sampai batas waktu yang ditentukan, harusnya digugurkan," kata salah satu perwakilan masyarakat, Susan Palilingan.
Menjawab kritikan publik, Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh, dalam forum itu menegaskan, pihaknya tetap mendengarkan masukan dari masyarakat.
lntinya tidak ada sentimen pribadi kepada Ketua KPID Sulut Reidi Sumual soal hal itu.
Wartawan perempuan ini mengatakan, ini bukan persoalan suka dan tidak suka. Saya hadir di Dewan mewakili masyarakat terkait uji publik.
"Saya tidak mencalonkan diri dan tidak punya kepentingan dalam pencalonan ini," tegas Palilingan.
Mendengar hal itu, Fabian Kaloh menegaskan perlu dicatat, bahwa kalaupun yang bersangkutan nantinya digugurkan, itu bukan karena tekanan orang tertentu, melainkan pertimbangan aturan.
(tino)