JurnalManado - Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tonny Supit SE MM mengatakan, pembahasan KUA-PPAS Tahun anggaran 2025 harus pro rakyat.
Lanjut, mantan Bupati Sitaro pilihan rakyat dua periode itu menambahkan, pembahasan ini harusnya memperhatikan skala prioritas seperti program yang di masyarakat seperti perikanan, pertanian dan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar APBD Provinsi Sulut dirasakan masyarakat.
APBD Pro rakyat adalah APBD yang benar-benar dirasakan masyarakat apalagi masyarakat di daerah kepulauan," Sebut Anggota Dewan Sulut terpilih," kepada JurnalManado.com di ruang kerjanya Rabu (7/8/2024). (tino)