Iklan

December 9, 2024, 15:27 WIB
Last Updated 2024-12-09T23:27:17Z
Politik

Didampingi MEP, lnggrid JNN Sondakh Keluarkan Rekomendasi Komisi Terkait BBNKB Bakal Diskon 25% Tahun 2025


JurnalManado -Di dampingi Koordinator Komisi ll Michaela E Paruntu (MEP) MARS Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut Inggried J.N.N Sondakh rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan mitra kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Diler.


RDP yamg digelar Senin kemarin diruang rapat Komisi ll itu menghasilkan rekomendasi Komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulut.


Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ll itu atas dasar berbagai hal yang diakomodir. Atas dasar Komisi telah mendengarkan beberapa penjelasan dari Kaban Jun Silangen dan dari pihak diler sendiri.


Adapun rekomendasi komisi II DPRD Sulut sebagai berikut:


Setelah melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, dari Badan pendapatan daerah (Bappenda) dan para diler se Sulawesi Utara yang dilanjutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD, telah terjadi kesepakatan bahwa BBNKB akan mendapatkan diskon 25% di tahun 2025 dan akan di tindak lanjuti dengan Bappenda akan meminta dan mengkondisikan agar adanya diskon tambahan untuk option pajak di Kabupaten, Kota.



Untuk faktur, yang dikeluarkan di bulan Desember tahun 2024 masih tetap menggunakan skema lama.

Kepada Bappenda, jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan, yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kiranya harus melakukan komunikasi terlebih dahulu, menyerap aspirasi, meminta pendapat dengan para Diler yang ada di Sulawesi Utara.


Para Diler diminta wajib memenuhi permintaan dari Bappenda, dalam hal KTP harus sesuai dengan domisili pembeli kendaraan.

Inggried pun menekankan agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi II DPRD yang dihadiri langsung oleh Koordinator Komisi II Michaela Elsiana Paruntu itu wajib untuk dilaksanakan di mana pemerintahan sekarang tidak akan berkompromi dengan pelanggaran yang dilakukan


“Saya rasa ini tidak sulit karena pemerintahan sekarang tidak main-main. Ini harus saya sampaikan. Kita harus pelajari banyak dulu ini undang-undang. Jangan nanti, bapak-bapak menolong yang lain berpikir profit, tapi nanti bisa terjebak. Ini serius!,” sebut Politisi Golkar .(tino)