JurnalManado - Anggota Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Republik lndonesia (Rl) Doktor Herwyn Malonda MPd mengatakan, di Sulawesi Utara (Sulut) dalam kajian dan diskusi Bawaslu RI dengan konsep risert yang dilakukan saat ini.
Dugaan sementara minimnya tingkat partisipasi masyarakat di pemilihan Kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah, termasuk Sulut didalamnya.
Hal ini disebabkan dari beberapa indikator dari hasil risert Bawaslu RI sesuai kajian dan fakta di lapangan disebabkan, kedekatan pelaksanaan Pilkada dan Pileg itu masa waktu pelaksanaan terlalu dekat.
Rekomendasi meningkatkan partispasi sisa antara jadwal Pemilu dan Pilkada masyarakat terlibat secara normal
Pilkada di pindah minimal dua tahun.Di tunda jarak waktu pelaksanaan di perpanjang
Alasan partisipasi tidak sekedar dorongan pribadi, ada kekuatan external terkait politik uang dan kedekatan calon.
Sehingga banyak masyarakat yang jenuh datang ke TPS untuk memilih.lni brlum valid masih dugaan sementara.Tapi di beberapa daerah tingkat partisipasinya ada 50 persen lebih.
Di samping itu kata, mantan Ketua Bawaslu Sulut itu, karena money politik atau politik uang yang dijanjikan tidak sampai ketangan pemilih.
Sehingga membuat mereka tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.
Dugaan di banyak tempat pencegahan politik uang berhasil, sebelum hari H sudah ada operasi jadi masyarakat sudah takut.
Di Sulut politik uang salah satu contoh di Manado dan Talaud.Diakuinya Politik uang adalah persoalan bersama dan hal ini sangat rumit.
Bawaslu sendiri sudah membuat konsep menghindari beberapa hal dalam waktu kurang waktu non tahapan diberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal itu.
Partisipasi akan lebih baik dengan adanya sosialisasi partisipasi masyarakat untuk sukseskan Pileg atau Pilkada. (tino)