Jurnal,Mitra - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Pembentukan
Kabupaten Percontohan Anti Korupsi diketahui Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi satu satunya daerah yang menjadi percontohan dari KPK RI sebagai daerah anti korupsi.
Kegiatan Entry Meeting dan Bimtek Indikator Kabupaten Anti Korupsi di Mitra dilaksanakan Selasa 22/4/25 di lantai III Kantor Bupati.
Bupati Mitra Ronald Kandoli ketika dicegat Awak media menyampaikan, ini menjadi momentum kebanggaan masyarakat. "Pemkab Mitra dengan tegas menyatakan perang dan bertekad menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Korupsi harus kita lawan, karena ini yang menjadikan penghambat dalam kita berdikari membangun daerah Mitra ke depannya” tegas Bupati yang didampingi Wakil Bupati, Fredi Tuda dan Sekretaris Daerah David Lalandos.
Bupati Ronald Kandoli menjelaskan kedepannya minimal ada satu wilayah Kecamatan ada satu desa yang akan menjadi percontohan dalam melaksanakan komitmen kita ini melawan korupsi. “Pembentukan Kabupaten anti Korupsi ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan Disiplin dengan diri sendiri terutama soal waktu, tanggungjawab, kehadiran kerja dan lainnya, Sama seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan, kehadiran tepat waktu dalam bekerja itu bagian dari komitmen kita memberantas korupsi waktu. "Sudah ada sanksi yang sudah diterapkan lalu dan bersyukur, saat ini para pejabat dan ASN sudah berusaha memperbaikinya. Aparatur dan Perangkat desa harus jadi ujung tombak perwujudan wajah pemerintah. Kualitas layanan publik pemerintah diukur dari desa, berlanjut hingga ke dinas-dinas. Perangkat desa dan hukum tua harus jadi contoh. Jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri, apalagi mengambil hak yang seharusnya milik rakyat,” ungkap Ronald
Kegiatan Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi dihadiri langsung Plh Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widianto sebagai narasumber dan peserta para pejabat eselon II dan III, para camat, pimpinan BUMD dan undangan lainnya.(hak)