Jurnal Manado - Persoalan Stunting di Sulawesi Utara (Sulut) harus ditangani bersama - sama kabupaten - kota. Tidak boleh berjalan sendiri - sendiri. Hal itu dikatakan, Plh. Sekprov Sulut Tahlis Gallang, saat diwawancarai sejumlah wartawan usai memberikan sambutan mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus, pada Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) Tematik Stunting Tahun 2025, di Hotel Gran Puri Manado, Kamis (22/05/2025)
"Kita tahu bersama, di semua kabupaten kota memiliki program penanganan penurunan prevalensi stunting, termasuk anggaran.
Hitung anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, bahkan APBN lewat DAK, ditambah anggaran di instansi terkait ada ratusan miliar,” kata Gallang.
“Kalau dipetakan data stunting per kabupaten/kota cukup anggaran satu tahun untuk intervensi. Sehingga diperlukan saat ini adalah sinergitas,” tegasnya.
Gallang menyebut masalah stunting kebanyakan muncul karena faktor ekonomi. Ia memberi contoh kurangnya pendapatan membuat keluarga ekstrem miskin tak memikirkan kebutuhan gizi anak.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut Christodharma Sondakh mengatakan intervensi stunting berpatokan dari Undang-undang 59 tentang RPJMN 2025-2029.
“Mengamanakan pemerintah daerah melaksanakan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting terkonvergen dengan menastikan intervensi terhadap kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, remaja putri, serta calon pengantin, keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.
(postman)
.