Jurnal Manado - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Utara menjadi salah satu prioritas bagi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Namun, realisasi KEK ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah tanah bermasalah dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat.
Ventje Pinontoan menyatakan bahwa KEK Industri dan KEK Pariwisata seperti mitos bagi masyarakat Sulawesi Utara. "Pemerintah pusat tidak memberikan dukungan penuh, sehingga harapan masyarakat Sulawesi Utara untuk mandiri dan memiliki daya saing daerah dalam memasuki perdagangan dunia terhambat," ujarnya.
Masalah tanah bermasalah dan kepemilikan tanah yang belum tuntas menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan KEK. Ventje Rumambi menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah ini. "Ini harus menjadi perhatian, karena akan mengganggu iklim investasi di kawasan tersebut," katanya.
Delbert Mongan juga menyampaikan pendapat serupa. "Regulasi harus dipercepat, termasuk pengelola KEK harus ada yang berkemampuan khusus untuk tarik investasi," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Delbert Mongan juga menyarankan agar Tim Koordinasi Keasistenan Dua Pemprov bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini. "Perusahaan daerah pengelola KEK harus diganti segera karena kurang kemajuan," katanya.
Ventje Rumambi percaya bahwa jika Gubernur Yulius Selvanus menangani masalah ini secara langsung, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan tuntas. "Karena Bapak Gubernur dekat dengan Presiden RI Prabowo Subianto, saya percaya bahwa masalah ini dapat diatasi," ujarnya.
Dengan demikian, pengembangan KEK di Sulawesi Utara masih menghadapi banyak tantangan, namun dengan sinergitas dan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian Sulawesi Utara.
(*)