JurnalManado - Senator Dra Adriana Ch Dondokambey MSi melakukan reses atau menyerap aspirasi di Badan Narkotika Nsional (BNN) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut).
Reses di kantor BNN Provinsi Sulut, Anggota Dewan perwakilan daerah (DPD) Republik lndonesia (RI) asal Daerah pemilihan (dapil) Sulut diterima Kepala Badan NN Provinsi Sulut Brigjen Polisi Jemmy Suatan SH MSi.
Pertemuan sekaligus dialog dengan Komite lll dipandu langsung Kepala BNN.
Dalam diskusi dengan LSM terkait yang peduli dengan masalah penyalagunaan obat terlarang narkotika itu, Dinas Keseahatan, Rumah Saki Bhayangkara staf BNN, Petugas agen pemulihan (PAP) mengambil bagian sekaligus memberikan informasi dan data kepada mantan Anggota DPR RI.
Dalam diskusi berkembangan data informasi dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Elfira Meiva Warokka menyampaikan penanganan kasus sampaik kependampingan dan rehabilitasi telah bekerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatn terkait masalah narkoba ini.
Selama menangani, mendampingi kasus narkoba selama melakukan pendampingan menggunakan anggaran sendiri.
Tapi, dari LSM yang sudah ditanganinya ada 1378 konsoling dan 350 menggunakan skrinning,73 ganda dan 53 kekerasan dalam rumah tangga yang di tanganinya.
Ditempat yang sama LSM Yayasan Bunga Bakung Pdt Refli Mawitkere mengatakan, lembaga Rehabilitasi narkoba yang dipimpinanya semenjak tahun 2024 dengan pasien rawat nginap dan rawat jalan. Rawat Nginap sendiri Tahun 2016 1230 jiwa per periode 2014-2025 Pengguna adalah juga dari keluar daerah
juga menyampaiikan proses penanganan dan rehabilitasi kepada pelaku narkoba berjalan dengan baik. Namun, setelah berjalan terkendala dengan anggaran yang sudah tidak ada lagi dari Kementerian Sosial RI.
Sementar itu pihak rumah sakit Bhayangkara mengatakan, pihaknya agak kesulitan dengan rehabilitasi. Karena sudah tidak ada lagi obat bagi pasien setelah pihak rumah sakit meminta kepada penyedia obat Kkmia Farma mengatakan stok obat habis.
Setelah mendengarkan keluhan, anggota Komite lll ini mengatakan, akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BNN Pusat dan Kementerian Sosial RI di Jakarta pada sidang DPD RI dan bidang tugas. (tino)