 |
Jurnal Manado - Ketegangan di tubuh organisasi bulutangkis Kota Manado mencapai puncaknya. Sebanyak 19 klub lokal melancarkan protes keras terhadap Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara, menuding adanya upaya sistematis untuk menghambat pengesahan pengurus baru yang terpilih melalui Musyawarah Kota (Muskot) yang sah.
Albert Wels, juru bicara yang mewakili suara mayoritas klub, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pengprov Sulut yang menolak mengakui validitas Muskot yang digelar pada 8 Oktober 2025.
"Penolakan ini tidak memiliki dasar yang kuat. Muskot kami sah, dihadiri 22 dari 26 klub resmi. Kami melihat ada sikap sepihak dan tendensius dari Pengprov yang mengabaikan suara mayoritas anggota," tegas Albert, Jumat (31/1/2025).
Menurut Albert, indikasi adanya motif politik di balik penolakan tersebut semakin nyata setelah PBSI Sulut tidak menghadiri undangan mediasi yang difasilitasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulut.
"KONI sudah beritikad baik untuk menengahi masalah ini, tapi Pengprov justru mangkir. Sikap ini memperlihatkan kurangnya transparansi dan niat baik untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah," tambahnya.
Klub-klub kini mendesak agar Pengprov segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan baru yang telah mendapatkan rekomendasi dari KONI Manado. Ultimatum pun dilayangkan: jika SK tidak diterbitkan, mereka siap menempuh jalur hukum.
"Kami akan menggunakan semua mekanisme hukum yang tersedia, baik sesuai AD/ART maupun peraturan perundang-undangan. Ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap arogansi kekuasaan yang menghalangi hak klub," pungkas Albert, mengisyaratkan adanya potensi gugatan hukum dalam waktu dekat.
Konflik ini berawal dari surat resmi Pengprov PBSI Sulut bernomor 287/PBSI SULUT/EXT/X/2025, yang secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap hasil Muskot PBSI Kota Manado.
(postman)