JurnalManado - Pembahasan akhri Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi-Utara (Sulut) bersama PT Bank SulutGo Senini kemarin diruang rapat paripurna Dewan Sulut. Terkait pembahasan pembahasan kebijaknn umum anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
Anggota Banggar Hendri Walukow SE menanyakan ke Direksi terkait dengan
laporan neraca bank SulutGo bukan segalanya. Bukan tanpa alasan, politisi Partai Demokrat itu menyebutkan hal itu, setelah mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, perkiraan 92 persen disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif.
hal ini bukan sesuatu yang salah, tapi masalahnya ketika mencermati struktur dana pihak ketiga dana simpanan nasabah, misalnya kita bisa melihat bahwa disepanjang 2024, 15 triliun dana masyarakat 11 triliun berasal dari dana deposito jangka pendek baik trensed 3 bulan maupun 12 bulan.
“Nah ini sesuatu bisa saya katakan bom waktu, ketika 3 bulan dan sepanjang 12 bulan ini akan di tagih kurang lebih 11 triliun, yang ini menurut saya mengancam likuiditas bank BSG itu sendiri,” urai Hendry.
Dirinya mempertanyakan kebijakan dan arah apa saja yang akan dilakukan direksi BSG.
Sebelum menjawab pertanyaan dari legislator daerah pemilihan (dapil) Minut-Bitung Dirut Bank SulutGo Revino Pepah, mengakui dan memuji pertanyaan politisi partai Demokrat itu.
“Ini bagus dan pertanyaan layaknya bankir sertifikasi 7” sebut Pepah.
Dirinya menjelaskan struktur dana tadi didominasi oleh dana jangka pendek yaitu deposito satu bulan dan tiga bulan. Dia mengakui tetap ada resiko namun menurut Pepah ini terjadi pada semua bank.(tino)