JurnalManado - Lobi dan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi warga Sulawesi Utara (Sulut) melalui pertemuan intensif dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Gubernur Sulawesi-Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE.
Untuk siap bangun 15.000 Unit Rumah, Gubernur Yulius dan Menteri PKP Maruarar Sirait Sepakati Lompatan Besar Program Perumahan di Sulawesi Utara.
Pertemuan tersebut, digelar Jumat (27/02/2026) di kantor Menteri PKP, menghasilkan kesepakatan program perumahan komprehensif dan berkeadilan yang akan langsung dialokasikan untuk wilayah Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
"Langkah ini penting agar seluruh program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," ujar Gubernur.
Transformasi Hunian dan Bantuan Sosial
Hasil pertemuan tersebut menetapkan sejumlah alokasi besar bagi pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, antara lain:
• Pembangunan Rusun MBR: Tahap pertama mencakup pembangunan 1 tower di wilayah Manado khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Lonjakan Signifikan BSPS: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya meningkat tajam menjadi 8.000 unit rumah, dari alokasi sebelumnya yang hanya 748 unit.
• Hunian bagi Berbagai Sektor: Sebanyak 400-600 unit rumah pada tahap pertama disiapkan bagi ASN, UMKM, TNI, Polri, atlet, hingga tokoh agama melalui skema kerja sama.
• Rumah Subsidi Tapera: Alokasi sebanyak 7.000 unit rumah subsidi melalui kerja sama dengan BP TAPERA.
• Respons Bencana & Kawasan Kumuh: Bantuan penanganan kawasan kampung kumuh, serta pembangunan rusun asrama dan rusun bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir awal tahun 2026.
Dukungan Ekonomi dan Modal Kerja
Selain pembangunan fisik, kerja sama ini menyentuh sektor ekonomi pengembang dan UMKM lokal:
• Subsidi Bunga UMKM: Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar dan subsidi bunga 5% yang ditanggung oleh Kementerian PKP.
• Modal Pengembang Lokal: Dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat oleh pengembang lokal di Sulawesi Utara.
Akurasi Data dan Implementasi Cepat
Guna memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, Menteri PKP Maruarar Sirait telah berkoordinasi langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data secara real-time.
Direncanakan Menteri PKP akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 mendatang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai target, menyempurnakan administrasi, serta memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah.
Turut mendampingi gubernur Sulut pads pertemuan dengan Menteri, Kepala Dinas (Kadis) Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi utara. Ir Alexander Wattimena. (tino)