Bacirita APBN Kanwil DJPb Kemenkeu Wilayah Sulut bahwa Perekonomian sulut pada triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,95 persen secara tahunan (yoy). Dengan pertumbuhan kumulatif (c-to-c) mencapai 5,66 persen dan pertumbuhan triwulanan (q-to-q) yang relatif tinggi sebesar 7,02 persen. Stabilitas harga juga masih terjaga, tercermin dari inflasi Januari 2026 yang berada pada level 3,04 persen (yoy), dengan inflasi bulanan dan tahun berjalan masing-masing sebesar 0,67 persen. Meski demikian, memasuki periode menjelang Ramadan dan Idulfitri, kewaspadaan tetap diperlukan melalui penguatan koordinasi untuk memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga komoditas strategis.
Di sisi sektoral, pariwisata terus menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 61.495 kunjungan atau tumbuh 29,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penghunian kamar hotel berbintan tercatat sebesar 53,3 persen, sedikit menurun secara tahunan, sementara hotel nonberbintang justru mencatatkan peningkatan tingkat hunian.3. Selanjutnya, dari sisi pemerintah, APBN tetap menjadi shock absorber dampak dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi di tingkat global dan dampak bawaannya ke tingkat nasional dan regional sulut sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Ataspelaksanaan APBN di sulut sampai dengan 31 Januari 2026, Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp276,69 miliar atau 4,49% dari target yang telah ditetapkan.
Sulut sendiri, pendapatan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Tercatat realisasi penerimaan pajak sulut sampai dengan 31 Januari 2026 adalah sebesar Rp193,29 miliar, mengalami penurunan -25,99% dibandingkan tahun lalu danterealisasi sebesar 4,05% dari target penerimaan perpajakan tahun 2026.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan negara di sulut berasal dari pendapatan kepabeanan dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Desember 2025 dilaporkan telah terealisasi sebesar Rp2,2 miliar atau 3,54% dari target. Terdiri dari penerimaan Cukai telah terealisasi sebesar Rp0,86 miliar, Bea Masuk sebesar Rp0,20 miliar, dan realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp1,16 miliar.6. Komponen pendapatan negara lainnya berasal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tingkat capaian realisasi hingga 31 Januari 2026 sebesar Rp83,29 miliar atau 6% dari targetnya.
Dari sisi Belanja APBN, sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar 8,90% dari alokasi/pagu dengan total nilai realisasi sebesar Rp1.717 miliar. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp280,65 miliar merupakan realisasi belanja satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga di Sulawesi Utara dengan tingkat penyerapan 3,35% dari alokasi pagu. Terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp249,99 miliar (6,40% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp30,78 miliar (1% dari pagu), Belanja Modal sebesar Rp2,88 miliar (0,21% dari pagu), dan Belanja Bantuan Sosial yang belum terealisasi, dengan pagu Rp6,64 miliar.8. Realisasi Belanja juga terdiri dari realisasi atas Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2026 telah disalurkan Rp1.436,35 miliar atau 13,15% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU merupakan jenis TKD dengan nilai realisasi terbesar yaitu Rp1.113,92 miliar (14,63% dari pagu). DAK Non Fisik dengan terealisasi sebesar Rp296,51 miliar (15,62% dari pagu), Dana Bagi Hasil terealisasi Rp25,92 miliar (7,42% dari pagu), Dana Desa belum terealisasi dengan pagu sebesar Rp956,83 miliar, dan DAK Fisik belum terealisasi dengan pagu sebesar Rp104,64 miliar.9. Dapat disimpulkan, di tengah dinamika ketidakpastian global yang tetap tinggi, perekonomian sulut pada Q1 2026 ini tetap resilien tumbuh kuat dan positif. Peran fiskal melalui APBN di sulut sentral sebagai shock absorber atas tekanan yang muncul untuk melindungi masyarakat dan sekaligus menjadi katalisator untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya.
(*)