Jurnal Manado - Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulut haru mengubah pola pengawasan agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus saat memberikan sambutan pada kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP Tahun 2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak lagi sekadar berfungsi mencari kesalahan atau bertindak sebagai watchdog, tetapi harus mampu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Kata gubernur tiga tantangan utama yang dihadapi daerah yakni keterbatasan ruang fiskal, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan transformasi digital.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur menegaskan dua peran penting APIP. Pertama, sebagai Early Warning System yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, bukan setelah kerugian negara terjadi. Kedua, sebagai Trusted Advisor yang hadir sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam memberikan solusi regulasi serta mitigasi risiko pelaksanaan anggaran.
Selain itu, modernisasi pengawasan turut menjadi perhatian. Gubernur mendorong penerapan sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar akuntabilitas dapat berjalan secara real-time.
“Pembangunan yang hebat tanpa akuntabilitas adalah kesia-siaan,” jelas Gubernur.
Sementara itu, BPKP turut menyampaikan Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2026 untuk segera ditindaklanjuti seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
(postman)