Rainer menjelaskan, target indikator kinerja utama (IKU) kedinasannya mengacu pada dua misi besar pemprov, yaitu misi ketiga "Membongkar Perekonomian Daerah" dan misi kelima "Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan".Untuk mendukung perekonomian,
Dishut Sulut fokus pada program pendidikan, pelatihan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah mengupayakan legalitas bagi masyarakat yang terlanjur beraktivitas di dalam kawasan hutan dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) sosial.
"Kelompok tani hutan sosial ini kami berikan legalitas berupa sertifikat izin pemanfaatan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang, dengan catatan tidak boleh menambah luasan kawasan yang digarap," ujar Rainer.
Ia menambahkan, intervensi bantuan sarana-prasarana serta pengelolaan komoditas seperti cengkih pada empat KTH di tahun 2025 terbukti mampu mendorong perputaran ekonomi yang signifikan. Transaksi ekonomi dari kelompok-kelompok binaan ini bahkan diklaim mampu menembus angka hingga 5 miliar dolar per tahun.Sementara itu, pada misi kelima terkait ketahanan pangan dan energi, Dishut Sulut menggalakkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Mengingat RHL di dalam kawasan hutan lindung dan produksi merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Sulut mengambil peran di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).
"Tahun ini kita melakukan penanaman seluas 10 hektare karena adanya efisiensi anggaran. Kelompok tani di luar kawasan hutan dibantu fasilitas dana penanaman serta bibit pohon produktif seperti durian dan alpukat," jelasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran daerah, Rainer mengungkapkan pihaknya bergerak inovatif mencari sumber pembiayaan alternatif atas tantangan dari Gubernur. Hasilnya, pemerintah berhasil mengamankan dana bantuan dunia sebesar Rp6,2 miliar melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) yang disalurkan via Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan.
Selain dana REDD+, Dishut Sulut saat ini juga tengah mengusulkan proposal ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan kucuran dana hibah sektor kehutanan melalui skema Small Grant FOLU Net Sink 2030 hasil kemitraan Indonesia-Norwegia.
Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk memperkuat program rehabilitasi dan pengamanan hutan.
Di sektor konservasi, Dishut Sulut juga aktif bersinergi dengan LSM/NGO melalui penerapan sistem Smart Patrol yang diinisiasi oleh WCS guna memantau kelestarian hutan.
Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Taman Nasional Bunaken, I Ketut Catur Marbawa, jajaran kepala bidang Dishut Sulut, serta komunitas pers lokal.
(postman)